JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini OPINI: L2 Dikti Vs Dikotomi PTN/PTS

OPINI: L2 Dikti Vs Dikotomi PTN/PTS

423
BAGIKAN

 

Bramastia

Mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan UNS Surakarta

 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir berniat membubarkan seluruh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang ada di Indonesia. Inisiatif Menristekdikti ini disampaikan dalam acara bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Forum bertajuk Higher Education Stakeholder Dialogue. Penghapusan Kopertis untuk mengakhiri dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Menurut Menristekdikti, kedepan sebagai gantinya dari Kopertis maka pemerintah membuat lembaga baru bernama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti). Lembaga inilah nantinya yang akan mengakomodasi kepentingan dan memberikan layanan lebih baik kepada PTN maupun PTS. Keberadaan atas L2 Dikti sebagai bentuk mengakhiri dikotomi pendidikan antara negeri dengan swasta pada level Pendidikan Tinggi (PT).

Mengakhiri Dikotomi

Kalangan perguruan tinggi pun mengapresiasi kebijakan Kemenristekdikti tentang penghapusan dikotomi PTN dan PTS dengan membubarkan Kopertis. Selama ini pemerintah dipandang selalu menempatkan peran swasta sebagai warga kelas dua. Memang semestinya pendidikan tinggi tak bisa dipisahkan atau dibedakan antara negeri dan swasta kalau ingin maju bersama membangun bangsa. Mengingat, baik PTN dan PTS juga punya kontribusi besar terhadap pencapaian angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Realitas ini terbukti, mengingat peran swasta terhadap pendidikan tinggi sangat besar. Bayangkan bila jumlah PTS saja mencapai 3.180, sedang PTN hanya sekitar 64 yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, bahwa peran PTS memang tidak boleh dipandang remeh pemerintah dalam memajukan pendidikan tinggi di Tanah Air selama dan harus disinergiskan serta disamakan statusnya dengan PTN.

Dengan disamakan statusnya antara negeri maupun swasta, maka lambat laun akan tercipta kompetisi yang sehat, baik untuk mendapatkan program hibah, dana riset maupun dari segi kualitas SDM pengajar. Kedepan, masyarakat sudah tidak lagi memandang status negeri ataupun swasta, tetapi melihat kualitas lembaganya. Akhirnya, perguruan tinggi yang berkualitas bagus yang nanti mendapat apresiasi dari masyarakat. Artinya, biarlah seleksi alamiah terjadi dalam menjaga kualitas lembaga pendidikan tingginya.

Semangat Efisiensi

Kalangan pendidikan tinggi paham benar, bahwa urusan PTN selama ini nyaman ada dibawah “payung” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sedangkan urusan PTS telah dikoordinasikan Kopertis. Salah apabila keberadaan Kopertis justru dianggap memisahkan antara PTS dengan PTN. Sungguh sangat menyedihkan apabila Kopertis dipandang sebagai penyebab dikotomi pendidikan antara PTS dengan PTN. Seolah-olah, menghapus dikotomi PTN dan PTS dengan cara menghapus keberadaan Kopertis.

Inisiatif pemerintah yang ingin membentuk L2 Dikti bukanlah hal baru, karena sesungguhnya teramanat dalam Undang-undang No12 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana pada Pasal 57 ayat (1) bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Andaikan para pengamat peddidikan tinggi ini jeli, semestinya L2 Dikti sudah terbentuk sejak dulu pasca-UU No12 tentang Pendidikan Tinggi disahkan, dimana L2 Dikti mestinya didorong segera dibentuk meskipun batas maksimal 2 (dua) tahun pasca-diundangkan.

Seiring dengan waktu, bahwa cepat atau lambat kedepannya memang keberadaan Kopertis perlu untuk digantikan perannya dengan institusi baru yang bernama L2 Dikti. Setelah Kopertis berubah menjadi L2 Dikti, maka tanggung jawabnya akan menjadi lebih luas. Keberadaan L2 Dikti secara otomatis mengawasi lembaga yang bukan hanya saja PTS tetapi juga PTN. Sehingga, dapat dipastikan perlu ada struktur organisasi yang harus dimekarkan oleh L2 Dikti nantinya dan agenda ini tentu akan butuh waktu lagi.

Apabila L2 Dikti terbentuk, maka PTN maupun PTS yang ada di Indonesia bagian tengah maupun timur tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Jakarta. Kalau perlu, untuk urusan birokrasi pendidikan tinggi yang rutin dilakukan setiap tahun dapat diselesaikan cukup di L2 Dikti wilayah masing-masing agar efisien dan tentunya lebih menghemat anggaran biaya. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur perlunya efisiensi koordinasi. Efisiensi ini dapat terealisasi bila seluruh perguruan tinggi, baik negeri atau swasta berada dalam satu koordinasi, yakni L2 Dikti.

 

Komunikasi Lembaga

Kaum akademisi tidak boleh terjebak dalam pusaran saling menyalahkan sebuah lembaga. Peranan Kopertis tidak pernah mendikotomikan PTS dan PTN, karena memang tugasnya membina khusus PTS. Keberadaan atas UU No12 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan lahirnya L2 Dikti, maka diharapkan bisa berfungsi maksimal melayani PTS dan PTN serta membangun komunikasi yang lebih baik antara PTN dan PTS dalam satu forum.

Perlu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan di PTS maupun PTN. Keberadaan dari L2 Dikti harus terus membangun komunikasi dan saling berbagi informasi agar tidak ada jarak antara yang negeri dan swasta. Mengingat kedepan L2 Dikti bertanggungjawab terhadap keberadaan PTS dan PTN, maka perlu ada formulasi guna membangun sinergisitas keduanya. L2 Dikti perlu meminta setiap perguruan tinggi melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) terhadap dirinya sendiri. Melalui SWOT internal lembaga, dapat diketahui posisi lembaga dan pemerintah tepat sasaran dalam melaksanakan kebijakannya.

Ketika L2 Dikti lahir, jangan sampai muncul kembali anggapan bahwa pembinaan perguruan tinggi masih terdapat kesenjangan informasi, sebagaimana PTS selama ini yang berada di bawah Kopertis. Saat ini muncul anggapan yang seolah-olah informasi kepada PTS dari Kopertis tidak selalu sama dengan informasi yang diterima PTN. Padahal, informasi selama ini dari Kemdikbud bagi PTS maupun PTN sesungguhnya sama saja.

Keberadaan Kopertis justru mentransformasikan secara khusus kepada PTS agar lebih jeli dalam melihat dan mencermati perkembangan dunia pendidikan tinggi. Persoalan sebenarnya justru ada di PTS sendiri yang seringkali malas melakukan update informasi tentang pendidikan tinggi, baik yang berasal dari Kemdikbud maupun Kopertis.Sebaliknya, pihak PTN memang lebih rajin melakukan update informasi karena harus setiap saat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah.

Kebijakan baru dari Menristekdikti dengan menghapus Kopertis dan membentuk L2 Dikti perlu cermati. Dunia pendidikan tinggi ingin supaya keberadaan L2 Dikti menjadi solusi sekaligus menghapus dikotomi PTN dan PTS. Kalau kita mengkaji lebih dalam, kedua status tersebut mempunyai tujuan akhir bagaimana perguruan tinggi mampu menaikkan kualitas lembaga. Barangkali, keberadaan L2 Dikti akan lebih menarik bila lebih komunikatif dan mampu memadukan kementerian dengan swasta dalam rangka meningkatkan pendidikan tinggi di Tanah Air.