JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pedagang Beras Desak Kejari Sragen Usut Penyimpangan PD PAL

Pedagang Beras Desak Kejari Sragen Usut Penyimpangan PD PAL

548
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Sejumlah pedagang beras yang pernah menjadi mitra Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD PAL) Sragen mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab melalui Inspektorat Kabupaten agar lebih serius menangani permasalahan dugaan penyimpangan manajemen dan kebobrokan di PD PAL. Adanya keseriusan diharapkan bisa menerbitkan harapan bagi pedagang untuk mendapatkan kembali aset dan piutang mereka yang bernilai miliaran dan hampir 8 tahun ngendon tanpa pernah dibayar oleh pihak PD PAL.
Desakan itu salah satunya dilontarkan oleh Sutarni Tembor (52). Pengusaha beras asal Dukuh Paingan, Purwosuman, Sidoharjo, itu mengaku sudah lama berharap ada keseriusan penanganan terhadap kasus PD PAL. Pasalnya sudah hampir 8 tahun, para pedagang harus memendam harapan untuk mendapatkan kembali piutang dan aset-aset yang dipinjam PD PAL.
Ia mengaku sejak bermitra dengan PD PAL tahun 2007, tercatat setidaknya masih ada piutang dagangnya yang belum dibayar senilai hampir Rp 300 juta. Lantas, masih ada dua sertifikat tanah sawahnya yang dipinjam untuk dijadikan agunan kredit atas nama PD PAL ke BKK Tanon/Karangmalang dan hingga kini belum dikembalikan.
“Sertifikat sawah saya yang luasnya 3.500 m2 itu nilainya bisa Rp 1 miliar, dulu dipinjam tahun 2007 waktu direkturnya Pak Warjo. Sertifikat sawah saya yang kedua luasnya 4.000 m2 dipinjam waktu direkturnya Pak Budi (Budi Pranowo). Bilangnya dulu untuk ngeboti utang LUEP kalau dana LUEP sudah keluar, uangnya akan dikasihkan saya untuk nyaur utang. Sampai sekarang nggak ada dibayar dan sertifikat saya juga belum kembali,” paparnya ditemui Joglosemar, Kamis (12/2/2015).
Tidak hanya dirinya, Sutarni mengaku masih ada sejumlah pedagang beras dari beberapa kecamatan lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Akan tetapi, nominal tunggakan piutangnya memang tidak sebesar miliknya hanya antara Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Berbagai upaya menagih baik ketika PD PAL masih hidup hingga kemudian beranjak hancur, terus dilakukan namun manajemen tetap bergeming.
“Dulu hampir setiap saat saya dan anak saya nagih ke PD PAL, tapi jawabannya selalu lagi diurus. Nanti dibayar besok, minggu depan, bulan depan sampai sekarang, selalu hanya dijawab janji. Kami hanya ingin utang kami dilunasi dan sertifikat kembali. Iku ya leh adus kringet mas. Saya sendiri juga masih punya utang di bank dan tiap bulan juga nganaki,” jelasnya.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Sragen, Suharto mengatakan tim khusus untuk audit PD PAL sudah bekerja dan mulai memeriksa pihak-pihak yang pernah mengelola atau terlibat dalam manajemen PD PAL. Sementara Kajari Sragen, Victor Saut Tampubolon mengatakan penanganan di PD PAL memang menjadi prioritas karena sudah ada mandat langsung dari Kejati Jateng. Sembari menunggu hasil audit dari Inspektorat, penyidiknya juga mulai melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan di PD PAL.
Wardoyo