JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pejabat Gelar Hajatan, Tamu Dibatasi Hanya 400 Undangan

Pejabat Gelar Hajatan, Tamu Dibatasi Hanya 400 Undangan

231
BAGIKAN
Jelang Pernikahan Kerajaan
Ilustrasi Hajatan

SUKOHARJO – Saat ini, pejabat pemerintahan tidak bisa lagi menggelar resepsi akbar. Sebab, beredar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Surat Edaran tersebut membatasi jumlah undangan dan tamu hajatan atau resepsi yang digelar para pejabat pemerintahaan. Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Sukoharjo Joko Triyono mengatakan sudah menyebar SE tersebut ke seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Makmur.

Berdasarkan SE itu, undangan yang disebar maksimal 400 lembar dan tamu undangan yang hadir maksimal 1.000 orang.

“Intinya, pejabat yang menggelar pesta, undangan yang disebar tidak boleh lebih dari 400 dan tamu yang datang tidak boleh dari 1.000 orang,” jelas Joko Triyono, Minggu (15/2/2015).

Menurut Joko Triyono, SE itu tidak menyebutkan golongan pejabat yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan SE tersebut berlaku untuk seluruh pejabat pemerintahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut dia, tidak ada sanksi jika SE tersebut dilanggar. Meski demikian, SE itu akan menjadi dasar pemeriksaan bagi pejabat yang nekat menggelar hajatan dengan undangan lebih dari 1.000 orang.

“Tidak ada sanksi dalam SE tersebut. Tapi karena itu imbauan, sebaiknya ditaati. Sebab SE itu menjadi dasar dalam pemeriksaan,” katanya.

Di samping SE tersebut, menurut Joko, imbauan tentang tidak boleh menggelar rapat-rapat di hotel hingga saat ini juga masih berlaku. Bahkan, agenda diklat pun tidak digelar di hotel tetapi di
gedung-gedung milik pemerintah.

Selain itu, BKD yang akan segera menggelar pra jabatan bagi CPNS juga tidak menggelar kegiatan di dalam hotel.

“Pra jabatan akan kami gelar di gedung dekat Kelurahan Sukoharjo saja. Sebab kalau digelar di
hotel, menyalahi SE dan kami bisa terkena imbasnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Giyarto mengaku sudah membaca SE tentang gerakan hidup sederaha tersebut. Hanya saja, dia enggan berkomentar mengenai kebijakan dalam SE tersebut. “Sudah ada SE itu. Tapi rincinya seperti apa saya belum memahami,” ujarnya.

Sofarudin