JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pejabat Pemkot Solo Dikabarkan Siap Bersaing dengan Achmad Purnomo di Bursa Calon...

Pejabat Pemkot Solo Dikabarkan Siap Bersaing dengan Achmad Purnomo di Bursa Calon Walikota

263
BAGIKAN

balaikotaSOLO- Seorang pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Surakarta dikabarkan bakal nyalon walikota periode 2015-2020. Hal ini dikuatkan dengan rencana pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahkan, kuat dugaan PNS itu akan mendaftar melalui PDIP. Pasalnya, yang bersangkutan berencana mengundurkan diri sebagai langkah awal untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Suharto membenarkan kabar itu. Dia mengaku sudah ada seorang PNS yang sudah melakukan konsultasi terkait rencana pengunduran diri. Budi juga menjelaskan jika PNS yang bersangkutan berniat untuk maju dalam Pilkada Solo tahun ini.

“Ada satu PNS. Ya baru sebatas bertanya mengenai bagaimana caranya berhenti dari PNS. Orang itu akan memasuki masa pensiun. Jadi, silakan cari sendiri siapa orangnya,” kata dia di Balaikota, Rabu (11/2/2015).

Pihaknya pun hanya memberikan pengarahan jika semua PNS diperbolehkan untuk maju dalam Pilkada melalui partai manapun. Pasalnya, memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi menjadi hak masing-masing warga negara. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menghalangi jika bawahannya ingin masuk dalam kancah politik.

Dia menegaskan PNS diperbolehkan mendaftarkan lewat partai. Hanya saja, yang bersangkutan tidak boleh memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.

Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan jika abdi negara disebutkan PNS dilarang menjadi anggota maupun pengurus partai politik. PNS dianggap sebagai aparatur negara yang bersikap netral.

Oleh karena itu, pihaknya hanya sebatas menghimbau kepada PNS untuk memikirkan matang-matang. Hal ini disebabkan dampak dari langkah tersebut. “Jika daftar harus mengantongi KTA tentunya PNS harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penjaringan Balon Walikota dan Wawali Dewam Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Supardi menyatakan sudah menetapkan 17 persyaratan bagi balon PDIP yang ingin mendaftar. “Salah satunya adalah harus punya kartu tanda anggota partai,” katanya.

Syarat itu didasarkan pada perolehan kursi di DPRD Surakarta yang melebihi 50 persen.

“Kartu yang baru berumur sehari juga  tetap akan kami akui sebagai kader,” katanya.

Murniati