JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemerintah Pusat Siap Bantu Pendanaan Pilkada

Pemerintah Pusat Siap Bantu Pendanaan Pilkada

230
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SOLO–  Meski pun tanggung jawab mutlak pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berada di pemerintah daerah (Pemda), pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk membantu penyelenggaraannya..

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, sekaligus Juru Bicara Menteri Dalam Negeri Dodi Riyadmadji menjelaskan, bantuan APBN itu terbatas untuk alokasi kampanye. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Pilkada di Hotel Sahid Jaya, Selasa (24/2/2015).

“Prinsipnya pembiayan tetap ditanggung APBD. Namun, dalam APBN Perubahan kemarin memang sudah ada anggaran untuk dana kampanye Pilkada. Besarannya saya lupa, tetapi tidak banyak,” kata Dodi.

Sebelum revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Dodi menyebut ada anggaran yang dipasang sebesar Rp 5 triliun untuk 204 daerah. Namun dengan adanya revisi UU tersebut total jumlah wilayah mencapai 269 daerah.

“Kalau pun ada tambahan anggaran, itu hanya sedikit. Namun, sudah dimasukan di APBN Perubahan juga,” kata Dodi.

Dana kampanye itu nantinya meliputi pemasangan alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye dan sosialiasi. Namun, secara teknis hal itu akan diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Termasuk soal ketentuan boleh atau tidaknya menambah APK di luar materi yang sudah disediakan KPU.

“Nanti semua diatur lebih jelas dan tegas. Misalnya media televisi tidak boleh memihak salah satu calon.”

Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU SIgit Joyowardono mengatakan, saat ini KPU tengah mempersiapkan sejumlah PKPU untuk pelaksanaan Pilkada. Dijadwalkan pada April nanti seluruh regulasi sudah beres dan segera disiosialisasikan ke KPU di daerah serta partai politik (Parpol). Termasuk soal penyediaan materi kampanye.

Dalam rancangan PKPU juga telah mengatur soal frekuensi kampanye, baik melalui media cetak maupun elektronik, serta aturan tentang jumlah baliho dan spanduk di setiap desa dan kecamatan.

“Nanti akan dirumuskan seperti apa teknisnya. Kalau disediakan KPU tentu untuk jumlah dan ukuran nanti harus seragam. Mungkin soal desain bisa diserahkan ke masing-masing tim. Itu masih jadi pembahasan lebih lanjut,” kata Sigit.

Sementara Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruizaman mengatakan, pembiayaan Pilkada itu mestinya sudah diperhitungkan oleh Menteri Dalam Negeri. Seperti persoalan Kota Pekalongan yang sama sekali belum mengalokasikan anggaran Pilkada. Pasalnya, akhir masa jabatan (AMJ) Walikota Pekalongan jatuh pada Juni 2016. Padahal sebelum revisi UU, Pilkada serentak hanya untuk kepala daerah yang AMJnya jatuh pada 2015.

“Mestinya nanti setelah kepastian, Mendagri akan memanggil Pemda untuk membahas persoalan tersebut. Termasuk soal masa kerja yang menjadi lebih pendek, itu juga sudah ada ketentuannya,” kata Rambe.

Dini Tri Winaryani