JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sragen Antisipasi Munculnya Mafia Beras

Pemkab Sragen Antisipasi Munculnya Mafia Beras

395
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Menyusul melambungnya harga beras beberapa hari terakhir, Pemkab Sragen langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar dan pengusaha beras di Sragen. Sementara, sikap reaktif dari pemerintah maupun Pemkab tersebut justru mendapat respon negatif dari kalangan petani.
Sidak untuk memantau beras kemarin digelar dipimpin oleh Kabid Pengembangan Dinas Perdagangan Sragen, Sumarno dengan didampingi sejumlah personel dari Dinas Perdagangan dan Disperinkop UMKM. Sidak dilakukan ke beberapa titik pengusaha beras mulai dari wilayah Tunjungan, Sambungmacan hingga Masaran.
Hasilnya stok dinyatakan masih aman karena rata-rata masih di kisaran 50-100 ton dan harga juga relatif stabil di kisaran Rp 9.000 – Rp 10.000 untuk beras IR 64. Bahkan di Pasar Bunder, harga beras mulai turun antara kisaran Rp 500-Rp 1.000 dari beberapa hari sebelumnya. IR 64 Super yang sehari sebelumnya Rp 11.000/kilogram kemarin sudah turun antara Rp 9.200- Rp 10.000 /kg. Kemudian Menthik dan Mamberamo yang sempat menyentuh Rp 12-13.000/kg juga tinggal Rp 11.000.
“Hari ini harga malah turun. Stok juga melimpah dan tak ada permainan atau kelangkaan. Apalagi sebentar lagi panen raya, jadi mungkin harga bisa semakin turun lagi,” papar Sumarno.
Pengusaha beras UD Sumber Rejeki Pasar Bunder, Darmilah (54) mengakui kenaikan harga beras beberapa hari lalu lebih dikarenakan belum banyaknya petani yang panen serta minimnya terik matahari sehingga membuat proses penggilingan gabah terhambat.
Di sisi lain, kalangan petani memprotes kebijakan pemerintah yang langsung kebakaran jenggot dan menggelar operasi ketika harga beras sedikit mahal. Salah satu tokoh petani asal Gawan, Tanon, Sutarno (43) menilai harga gabah panen saat ini yang mencapai Rp 4.700/kg diakui memang sedikit melegakan petani namun belum seberapa jika dibanding kenaikan harga produksi, pupuk, pestisida yang dikeluarkan petani. Oleh karenanya, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih bijak menyikapi situasi terkait ekonomi masyarakat, lantaran realita yang ada mayoritas warga hidup dari bertani.
“Kasarannya petani itu baru bisa makan kalau harga gabah di atas Rp 4.000/kilo. Dan baru tahun ini harga gabah sedikit berpihak ke petani. Tapi kalau beras mahal sedikit terus pada mbengok dan dioperasi, berarti pemerintah itu lebih membela orang kaya dari pada kepentingan petani. Padahal faktanya barometer masyarakat Indonesia itu kan dari sektor pertanian,” tandasnya.
Wardoyo