JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sragen Siap Usut Kebangkrutan Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari

Pemkab Sragen Siap Usut Kebangkrutan Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari

512
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Pemkab Sragen menyatakan siap untuk membentuk tim dari Inspektorat jika memang diperlukan guna melakukan proses audit terhadap kebangkrutan di pengelolaan Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD PAL) antara 2007-2011 hingga merugi sebesar Rp 3,6 miliar. Pemkab bahkan mendukung penuh wacana Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk menuntaskan pengusutan kasus yang selama hampir empat tahun menjadi misteri tersebut.
Penegasan itu disampaikan Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman kepada wartawan, Rabu (4/2). Ia mengatakan hingga kemarin masih menunggu surat dari Kejari Sragen yang mewacanakan permohonan audit PD PAL oleh Inspektorat Kabupaten. Bupati bahkan sudah siap untuk menginstruksikan Inspektorat membentuk tim khusus untuk melakukan proses audit tersebut.
“Secara prinsip, Pemkab mendukung upaya pengusutan  itu, sebagai bagian untuk menjernihkan warisan persoalan masa lalu yang sampai sekarang juga belum ada titik terangnya itu. Daripada terus menjadi misteri yang tidak terpecahkan dan terus menghantui Pemkab Sragen,” paparnya kemarin.
Menurutnya, persoalan kebangkrutan di PD PAL sebenarnya menjadi salah satu prioritas dan sejak awal sering dibahasnya agar segera dituntaskan. Sebab, kerugian hampir Rp 3,6 miliar yang disimpulkan oleh audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di akhir riwayat PD PAL tahun 2011, tidak bisa terpisahkan dari Pemkab Sragen. Pasalnya, sebagian besar dana yang dikelola di PD PAL berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD.
“Daripada semua orang saling tuding. Bahkan pimpinan Satker BPUMD yang tidak tahu duduk persoalan bagaimana pengelolaan PD PAL, sampai sekarang terus ditagihi oleh pedagang-pedagang beras yang dulu dagangannya diutang dan belum dibayar oleh PD PAL. Makanya kalau ada upaya untuk mengusut dan semangatnya menjernihkan persoalan, tidak ada alasan untuk tidak kami dukung,” jelasnya.
Ditambahkan, selain menjernihkan persoalan, jika nantinya sudah diketahui pihak yang harus bertanggungjawab dan bisa diupayakan untuk mengembalikan ke daerah, maka uang Rp 3,6 miliar itu juga akan sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat Sragen.
Kepala Kejari Sragen, Victor Saut Tampubolon mengatakan surat permohonan audit PD PAL dari Inspektorat sudah diteken dan segera dilayangkan ke Pemkab Sragen. Ia berharap hasil audit bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengusutan kembali dugaan penyimpangan PD PAL jilid 2 yang saat ini sedang berjalan.
Wardoyo