JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sukoharjo Tak Ingin Proyek Besar Molor Lagi

Pemkab Sukoharjo Tak Ingin Proyek Besar Molor Lagi

369
BAGIKAN
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menandatangani Pakta Integritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Graha Satya Praja, Setda Sukoharjo, Senin (2/2).
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menandatangani Pakta Integritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Graha Satya Praja, Setda Sukoharjo, Senin (2/2).

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal pelaksanaan proyek fisik. Terutama bagi dinas-dinas yang memiliki proyek-proyek besar pada Tahun 2015 ini.

Mereka diminta mempercepat tahapan pelaksanaan proyek. Mulai dari proses lelang hingga pengerjaan untuk mengejar deadline kahir tahun anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa mengatakan, terdapat sejumlah proyek besar di beberapa SKPD tahun ini. Seperti proyek penutupan saluran sisi timur Jalan Jenderal Sudirman, lanjutan penataan kawasan Solobaru dan pembangunan drainase Cluringan-Telukan, Kecamatan Grogol, oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), pembangunan Pasar Telukan dan Pasar Grogol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Selain itu terdapat rencana pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Sukoharjo serta pembangunan jalan pedesaan di seluruh wilayah Kota Makmur. Untuk itu, pihaknya meminta lelang proyek fisik strategis untuk dipercepat. Terlebih Pakta Integritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 sudah ditanda tangani.

“DPA ini sebagai acuan SKPD dalam melakukan kegiatan kerja. Pelaksanaan tidak harus menunggu bulan September atau Oktober untuk melakukan kegiatan. Tolong hargai waktu, agar proyek selesai tepat waktu,” papar sekda saat penyerahan DPA di Pendopo Graha Satya Praja, Senin (2/2/2015).

Sekda memaparkan, SKPD berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2015. Menurutnya, Inpres tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu menyatakan, setiap kepala daerah atau bupati diminta untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan.

“Jika mengacu pada Inpres tersebut, SKPD harus sudah menyusun rencana dan dilaporkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) paling lambat awal bulan Pebruari ini,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mewanti-wanti seluruh SKPD untuk menyusun dokumen kontrak secara cermat. Sehingga, proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) bisa segera selesai. Sebab, jika berkas lelang sudah masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di awal bulan Februari, proses lelang diperkirakan bisa selesai pada bulan Maret dan proyek bisa segera dikerjakan.

“Saya minta ULP juga lebih proaktif. Jika menemukan berkas lelang dari SKPD belum lengkap, bisa segera dikembalikan untuk diperbaiki,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menegaskan, dengan penandatanganan Pakta Integritas DPA itu, SKPD tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Dengan kata lain, SKPD akan menanggung dampak atau risiko selaku pengguna anggaran. “Harapan saya masing-masing SKPD lebih tertib. Bahwa segala risiko yang terjadi terletak di SKPD. Artinya anggaran ini dijamin sesuai apa yang menjadi garis anggaran,” tandasnya.

Bupati mengeaskan, bagi SKPD yang memiliki proyek-proyek besar itu diminta segera dilaksanakan. Sebab sejak APBD digedok, SKPD sudah bisa menjalankan rencana kerja masing-masing. Sehingga tidak perlu menunggu Agustus seperti pola lama.

“Sebetulnya sejak Februari sudah boleh. Begitu anggaran digedok di Desember sudah boleh menjalankan segala aktivitas APBD. Sehingga bisa lebih cepat. Jangan sampai menumpuk di akhir tahun,” terangnya.

Sofarudin