JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pemkab Sukoharjo Tarik Retribusi Perusahaan yang Pekerjakan Orang Asing

Pemkab Sukoharjo Tarik Retribusi Perusahaan yang Pekerjakan Orang Asing

247
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo ancang-ancang menarik retribusi bagi perusahaan, yang memperkerjakan tenaga kerja asing. Sebab, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD telah selesai menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ketua Pansus Raperda Non-APBD, Wawan Pribadi mengatakan, sesuai dengan peraturan dari Kementrian Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), perpanjangan izin IMTA dikuasakan ke setiap daerah. “Untuk itu perlu dibentuk Perda tentang IMTA ini. Nah untuk teknis menjalankannya nanti ditindaklanjuti dengan Perbup (Peraturan Bupati),” terang Wawan Pribadi, Selasa (3/2/2015).

Menurutnya, sesuai Perda IMTA, setiap tenaga kerja asing akan dikenakan biaya sebesar 100 US Dollar/bulan selama bekerja di wilayah Kota Makmur. Dengan kebijakan ini, imbuh Wawan, PAD yang bakal dikeruk dengan pemberlakuan perda tergolong cukup besar. Berdasarkan hitungan, retribusi dari tenga kerja asing itu bisa mencapai Rp 700 juta/tahun.

“Dengan permberlakuan Perda tentang IMTA ini otomatis menambah Pendapat Asli Daerah (PAD) yang cukup besar,” katanya.

Wawan mengklaim, perwakilan perusahaan yang diundang dalam rapat pansus menyatakan tidak keberatan. Sebab, selama ini para perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing juga tetap membayar retribusi di kementrian. “Mereka menyambut baik. Setelah perda sudah diberlakukan, mereka (tenaga kerja asing) mebayarnya kesini (daerah), tidak ke kementrian lagi,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), tercatat 142 tenaga asing di berbagai perusahaan di Sukoharjo. Seperti di PT Sritek, PT Tyfountex dan Singapore Peugeot Academy, PT Gemopia dan lain sebagainya. Dimana, para tenaga kerja asing tersebut rata-rata merupakan tenaga ahli.

“Tidak memandang tenaga ahli atau bukan, sama. Berapapun gajinya, retribusi yang dikenakan 100 US Dollar. Biaya tersebut dibayarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Bukan para tenaga asingnya,” imbuh Wawan Pribadi.

Mengenai mekasnisme pembayaran, Wawan masih belum tahu apakah akan ditangani Disnakertrans atau bagaimana. “Itu nanti yang mengatur perbub,” ppungkasnya.

Sofarudin