JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pencairan Dana Desa di Karanganyar, Tak Bisa Dilakukan Serentak

Pencairan Dana Desa di Karanganyar, Tak Bisa Dilakukan Serentak

249
BAGIKAN
ilustrasi | antaranews.com
ilustrasi | antaranews.com

KARANGANYAR – Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBD serta Dana Desa bersumber APBN tak dapat dilakukan secara serentak. Proses pencairan dana tersebut bergantung pada kesiapan administrasi pemerintah desa.

Kabag Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Karanganyar Sunarno mengemukakan, dokumen APBDes merupakan aspek penentu dalam proses tersebut. Namun demikian, ia mendapati perkembangan penyusunan APBDes di 162 desa belum cukup memuaskan.

“Diperkirakan, pencairan dana tidak serentak, sebab banyak yang mengalami kesulitan. Namun, ada juga sebagian yang sudah selesai karena perangkat desanya berkemampuan. Jadi, semua tergantung kualitas personel penyusunnya,” ungkap Sunarno, Minggu (15/2/2015).

Sunarno mengatakan, pemenuhan syarat administratif ini akan menentukan proses pencairan anggaran, dimana ADD dijadwalkan cair dalam dua tahap dan dana desa dalam tiga tahap. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar telah menugaskan tim pendampingan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk mendampingi pemerintah desa yang kesulitan menyusun APBDes.

Meski masing-masing desa punya kapastias berlainan dalam menyusun APBDes, namun dirinya meyakini pengelolaan ADD pada tahun ini tepat guna. Sebagai gambaran, pengelolaan ADD pada tahun anggaran 2014 tidak berjalan maksimal lantaran APBD 2014 terlambat disahkan.

“ADD dengan besaran sesuai kebutuhan akan dialokasikan ke pembayaran penghasilan tetap, LPMD dan PK, serta operasional kelembagaan. Sementara, dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 22 miliar. Masing-masing desa akan mendapat Rp 135, dan akan dicairkan April, Juli dan September,” urainya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, pemerintah desa dapat melakukan konsultasi dengan Pemkab jika menemui kendala. Lebih lanjut, ia meminta agar pemanfaatan dana tersebut sesuai perencanaan dengan eksekusi yang dilandasi Peraturan Bupati.

“Jangan sungkan berkonsultasi daripada nantinya malah memutuskan secara sepihak,” tandasnya.

Putradi Pamungkas