JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pengukuran Lahan Proyek Waduk Gondang Ditargetkan Rampung Pertengahan Juni

Pengukuran Lahan Proyek Waduk Gondang Ditargetkan Rampung Pertengahan Juni

290
BAGIKAN
POTENSI WISATA-Saat waduk kering, muncul pulau di tengahnya yang bisa digunakan untuk wisata kuliner. Sementara saat air waduk terisi penuh, bisa menjadi rumah makan terapung. Foto diambil saat kemarau lalu. Joglosemar | Eko Sudarsono
Ilustrasi. Joglosemar | Eko Sudarsono

KARANGANYAR – Pengukuran lahan warga terkena dampak pembangunan megaproyek Waduk Gondang ditargetkan selesai pertengahan Juni mendatang.

Kepala BPN Karanganyar, Dwi Purnama, mengemukakan, lokasi pertama pengukuran lahan warga pada Senin (16/2/2015), yakni di Desa Gempolan, Kerjo. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan warga saat sosialisasi Kamis (12/2) lalu.

“Kalau untuk pengukuran keliling lahan sudah dimulai. Pekan ini mungkin sudah selesai. Sedangkan untuk lahan warga, ditargetkan pertengahan Juni nanti sudah selesai, demikian pula pendataannya,” ungkap Dwi, kemarin.

Untuk keperluan proses pengukuran tanah tersebut, sebanyak tiga tim diterjunkan. Satu tim akan melakukan pengukuran keliling lahan untuk pembangunan waduk, dan dua sisanya akan melakukan pengukuran tanah warga.

“Jika pengukuran keliling selesai, maka tim tersebut akan membantu untuk mengukur lahan milik warga yang terdampak,” sebut Dwi.

Sementara itu, Kepala Desa Gempolan, Kerjo, Sukiman, menghimbau agar seluruh warga mempersiapkan segala kebutuhan selama proses pengukuran berjalan. Dengan demikian, proses dapat berjalan lebih cepat.

“Patok batas tanah antara warga yang satu dengan yang lain juga sudah dibuat. Kami memang menghimbau warga agar membantu saat proses pengukuran,” ujarnya.

Sukiman menambahkan, sesuai dengan sosialisasi kepada warga yang dilakukan oleh BPN, para pemilik tanah dihimbau pula untuk mengumpulkan dokumen kelengkapan macam surat kepemilikan tanah. Adapun berkas pendukung lainnya sudah dikumpulkan ke kantor desa.

“Data sudah kita serahkan ke petugas pengukuran tanah. Namun dokumen yang terkumpul dari warga sejauh ini baru sertifikat tanah,” imbuhnya.

Putradi Pamungkas