JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pilkada Solo Dipastikan Hanya 1 Putaran

Pilkada Solo Dipastikan Hanya 1 Putaran

235
BAGIKAN
Warga melakukan pencoblosan ulang Pemilihan Presiden 2014, Kamis (17/07/2014) di TPS 01 Dukuh Mojolaban Sukoharjo | Foto: Maksum N F
Ilustrasi coblosan| Foto: Maksum N F

SOLO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta belum akan mengambil sikap terkait kesepakatan sepuluh poin Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Hasil revisi itu sudah disepakati oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah, Senin (16/2/2015) dini hari lalu.

 Salah satunya soal dihapusnya ambang batas kemenangan dalam Pilkada. Siapa pun pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, dia yang akan menjadi pemenangnya dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Artinya Pilkada dipastikan hanya satu putaran.

 Ketua KPU Agus Sulistyo memilih menunggu penetapan revisi UU tersebut dalam sidang paripurna yang dijadwalkan Senin depan.

 “Kami masih menunggu penetapan revisi UU tersebut. Memang sudah ada kesepakatan, namun sebelum diparipurnakan bisa saja ada perubahan. Prinsipnya kami siap memulai tahapan Pilkada, jika memang sudah ada kepastian dasar hukumnya,” kata Agus, Senin (16/2/2015).

 Menurutnya, perangkat aturan dari KPU RI juga baru bisa dikeluarkan setelah ada penetapan hasil revisi tersebut. Setelah itu, KPU di daerah baru bisa melaksanakan tahapan sesuai jadwal. Meski belum pasti, pihaknya kini terus memantapkan persiapan untuk melaksanakan tahapan tersebut. Seperti koordinasi dengan sejumlah pihak terkait penyusunan regulasi dan anggaran.

Review tahapan pilkada otomatis juga berpengaruh ke penganggaran. Jika nanti sudah ada keputusan tetap, maka jadwal tahapan Pilkada akan kami finalisasi,” paparnya.

 Pembiayan Pilkada masuk dalam salah satu poin revisi UU itu. Dalam kesepakatan tersebut pembiayaan Pilkada menjadi tanggung jawab APBD sekaligus mendapat bantuan dari APBN. Sementara sebelumnya disebutkan hanya dibiayai APBD.

 Sementara soal syarat jenjang pendidikan minimal tetap SMA atau sederat. Hal itu sekaligus mematahkan wacana yang sempat berkembang soal syarat pendidikan minimal Diploma III atau pun Strata 1 (S1). Syarat usia minimal untuk gubernur dan walikota/ bupati juga tetap, yaitu 30 tahun dan 25 tahun.

 Dalam revisi tersebut juga dihapuskan tahapan uji publik yang menjadi syarat pencalonan. Sementara untuk mekanisme pencalonan disepakat satu paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya disebutkan pencalonan hanya untuk kepala daerah.

 Soal sengketa Pilkada kembali ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan sebelumnya disebutkan akan ditangani Mahkamah Agung (MA). Untuk syarat dukungan pencalonan perseorangan diwajibkan mengantongi 3,5 persen dari total penduduk.

 Dalam revisi itu juga diamanatkan adanya penguatan pendelegasian tugas untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dini Tri Winaryani