JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Praperadilan Budi Gunawan Diterima, Ratusan Aktivis Jogja Turun ke Jalan

Praperadilan Budi Gunawan Diterima, Ratusan Aktivis Jogja Turun ke Jalan

206
BAGIKAN
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan ‘SAVE KPK’ di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

JOGJA – Merespons putusan sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan, ratusan aktivis Yogyakarta turun jalan. Mereka meminta Presiden Jokowi tak melantik mantan ajudan Megawati tersebut.

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta beraksi di depan gedung Agung Yogyakarta, Senin (17/2/2015). Dengan membawa sapu lidi dan berbagai poster, mereka menyatakan menolak pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri. Sapu lidi sebagai simbol bersih-bersih korupsi di tubuh Polri dan institusi manapun.

Massa membentangkan poster dan spanduk yang antara lain bertuliskan, ‘Kami meminta Presiden Jokowi untuk bertindak tegas berantas korupsi’, ‘Save Indonesia tanpa korupsi sekarang’, ‘Indonesia darurat korupsi’, dan lain-lain. Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari puluhan personel kepolisian.

“Hari ini pengadilan menerima gugatan BG, tapi kita tidak akan berhenti. Kita akan mendesak Presiden Jokowi untuk membuat keputusan tegas atas tersangka BG ini,” teriak aktivis Melky, saat berorasi di depan Gedung Agung Yogyakarta.

Ia meminta Presiden mengambil tindakan tegas dan tidak melantik BG sebagai Kapolri. Karena jika sudah terlanjur dilantik, maka akan sulit untuk dilakukan evaluasi. Koordinator umum aksi, Sarli Zulhendra menyatakan, Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan upaya penghancuran KPK lewat kriminalisasi komisioner KPK, membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebgai Kapolri, dan membatalkan pencalonan Budi Waseso sebagai calon Kapolri, memilih Kapolri dengan pertimbangan KPK, PPATK dan publik.

Edzan Raharjo  | Detik