JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Protes Jokowi Lirik Proton, Ketua DPRD Solo Minta Mobil Dinas Esemka

Protes Jokowi Lirik Proton, Ketua DPRD Solo Minta Mobil Dinas Esemka

351
BAGIKAN
MOBIL ESEMKA--Jokowi bersama mobil Kiat Esemka Rajawali yang disebut-sebut sebagai mobil nasional. Sidiq Setyawan
MOBIL ESEMKA–Jokowi bersama mobil Kiat Esemka Rajawali yang disebut-sebut sebagai mobil nasional. Sidiq Setyawan

SOLO – Ketua DPRD Kota Solo Teguh Prakosa siap mengganti mobil dinasnya, Toyota Camry dengan mobil Esemka. Hal itu sebagai bentuk dukungan pada rintisan mobil anak negeri yang kini pamornya meredup.

Apalagi, Presiden Jokowi justru memberikan dukungan pada kerjasama produsen mobil asal Malaysia, Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari.

“Kalau boleh dipinjam dulu, saya mau pakai Esemka untuk mobil dinas. Kalau memang bisa dipakai, tidak masalah bagi saya,” kata Teguh, kepada wartawan, Senin (9/2/2015).

Langkah itu siap dilakukan agar warga yakin dengan produksi dalam negeri. Dia pun siap kembali menganggarkan pengadaan mobil Esemka pada APBD mendatang. Sambil menunggu direalisasikan, Teguh berencana memakainya untuk operasional sehari-hari.

“(Dipinjami) Berapa lama terserah, setahun atau dua tahun, sampai kita bisa anggarkan untuk pembeliannya. Nanti dilihat mekanismenya. Sekarang ini kan sebenarnya produksi sudah jalan, meskipun masih dalam skala terbatas. Lha masa pusatnya di sini, kok kita malah nggak pakai ?,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari justru bisa diketahui kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Hal itu menjadi evaluai dan penyempurnaan produksi mendatang.

Teguh pun siap membawa Esemka tak hanya untuk dinas dalam kota, namun sampai ke luar kota. Hal itu untuk melihat kemampuannya kendaraan tersebut dalam berbagai medan.

“Paling saya dinas luar kota ke Yogyakarta atau Semarang. Nanti dicoba masuk tol dengan kecepatan 80-100 km/ jam. Di jalur itu kan kekuatan angin besar juga, jadi bisa untuk ngetes,” kata dia.

Dia juga menyayangkan masuknya Proton Malaysia dalam industri mobil nasional. Menurutnya, Indonesia bisa memilih negara yang maju di bidang otomotif, seperti Jerman atau Jepang untuk diajak kerjasama alih teknologi.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyebut, pengelolaan Esemka bisa dialihkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau mengandeng investor.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sugeng Riyanto menambahkan, mobil Esemka sudah identik dengan Jokowi. Bahkan saat menjabat sebagai Walikota pun Jokowi menyebut dirinya sebagai Duta Esemka.

“Jangan hanya dijadikan ‘kendaraan politik’ lantas ditinggalkan.  Mestinya benar-benar dikembangkan untuk menjadi mobil sendiri. Kalau itu diangkat kan bisa memajukan otomotif nasional,” kata dia.

Menurutnya, hal yang penting dilakukan adalah memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mandiri di bidang otomotif. Jika Presiden tak bersikap tegas, maka Indonesia akan terus menerus jadi konsumen.

Rencana pengadaan mobdin Esemka itu sempat masuk dalam Rancangan APBD 2013 senilai Rp 200 juta. Sesuai permintaan Ketua DPRD Surakarta saat itu, YF Sukasno, Esemka akan dijadikannya mobdin.

Namun, pengadaan Esemka urung terlaksana, karena secara administratif belum memenuhi syarat untuk mengikuti lelang pengadaan kendaraan. Anggaran tersebut akhirnya dialihkan untuk pembelian mobil lain berkapasitas mesin 1.600 cc. Mobil tersebut disiagakan di Bagia Umum Sekretariat Daerah untuk kendaraan tamu.

Dini Tri Winaryani