JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Protes Menteri Susi, Ribuan Nelayan Jateng Besok ke Jakarta

    Protes Menteri Susi, Ribuan Nelayan Jateng Besok ke Jakarta

    226
    BAGIKAN

     

    Nelayan tradisional di perairan Jepara | Ari Kristyono
    Nelayan tradisional di perairan Jepara | Ari Kristyono

    SEMARANG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah mengimbau anggotanya menjaga ketertiban serta tidak berbuat anarkistis saat berunjuk rasa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (26/2).

    “Saya instruksikan seluruh nelayan anggota HNSI Jateng agar tidak berbuat anarkistis atau melakukan perusakan saat melakukan demo di Jakarta,” kata Ketua HNSI Jateng Ahmad Djoemali saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Rabu (25/2/2015).

    Ia menjelaskan bahwa tujuan utama para anggota HNSI Jateng menggelar unjuk rasa bersama dengan nelayan dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur itu untuk mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 2 Tahun 2015.

    “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut merugikan dan tidak meningkatkan kesejahteraan para nelayan,” ujarnya.

    Menurut dia, dalam unjuk rasa tersebut pihaknya akan menyerahkan 12 rekomendasi dari hasil rapat koordinasi daerah HNSI Jateng yang berlangsung pada 23-24 Februari 2015 di Kota Semarang.

    Ke-12 rumusan iTunes adalah evaluasi pengelolaan tempat pelelangan ikan, memperkuat kelembagaan HNSI, perlu koordinasi dan sinkronisasi HNSI antarprovinsi terkait dengan batas wilayah perairan, perlu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyangkut peraturan daerah kearifan lokal.

    Kemudian, perlu adanya koordinasi dengan pihak imigrasi dan polair kaitannya dengan imigran, perlu adanya pemberian kompensasi terkait larangan hasil tangkapan nelayan berupa kepiting, lobster, serta rajungan bertelur, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kajian mengenai pelarangan pukat hela dan pukat tarik dari aspek teknis, ekonomis, serta sosial budaya.

    Rumusan selanjutnya, perlu peningkatan usaha konsetvasi dan upaya kelestarian sumber daya ikan, perlu penegakan hukum dalam penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal, perlu sinkronisasi dalam penggunaan alat tangkap yang diizinkan, perlu penegasan bahwa HNSI merupakan mitra pemerintah, serta usulan subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan.

    Antara | Wisnu Adhi N