JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Rancangan Perda Antiminuman Beralkohol Belum Dibahas Tahun Ini

Rancangan Perda Antiminuman Beralkohol Belum Dibahas Tahun Ini

237
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SOLO – Rancangan Peraturan Daerah Antiminuman Keras dan Beralkohol (Raperda Antimiras) belum akan dibahas pada tahun ini. Selasa lalu, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) sudah menyerahkan draft Raperda tersebut ke Pimpinan DPRD.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dareah (BP2D) Putut Gunawan mengatakan, Raperda Antimiras tidak masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2015. Pihaknya juga belum menerima disposisi dari pimpinan untuk mengkaji draft Raperda tersebut.

“Raperda Miras dulu setahu saya merupakan Raperda luncuran dari eksekutif. Namun, akhirnya batal disahkan dan akan direvisidulu. Hingga pembahasan Prolegda kemarin Bagian Hukum dan HAk Asasi Manusia (HAM) Pemkot juga tidak mengajukannya, sehingga tidak ada jadwal itu,” terang Putut kepada wartawan, kemarin.

Meski demikian, BP2D akan mencermati dulu apakah pasal-pasal dalam draft Raperda itu selaras dengan peratuan perundangan di atasnya. Putut mengatakan, keputusan Menteri Perdagangan yang melarang penjualan miras di minimarket tidak bisa diartikan sebagai pelarangan secara menyeluruh.

“Kita harus mencermati keputusan Menteri Perdagangan tersebut. Pelarangan yang dimaksud itu dalam lingkup minimarket. Bukan melarang total peredaran miras. Kalau pun dipaksanakan untuk pelarangan, maka Perda itu pun bisa dibatalkan karena melanggar aturan di atasnya,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sementara Anggota BP2D Asih Sunjoto Putro justru sepakat jika nantinya Raperda terebut memuat pasal-pasal pelarangan, bukan terbatas pada pengaturan. Menurutnya, pelarangan dari Kementerian Perdagangan itu bisa menjadi pertimbangan dalam muatan Raperda nanti.

“Kami lebih mendorong pelarangan saja. Kalau hanya mengatur pengaturan, nanti tetap akan memicu penolakan di masyarakat seperti pembahasan Raperda Miras yang ditolak pengesahannya dulu,” kata Asih.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pihaknya menunggu pengajuan Raperda tersebut dari eksekutif. Hal itu sesuai dengan komitmen Walikota yang menyatakan kesiapannya untuk merevisi dan mengajukan kembali Raperda tersebut menjadi Raperda Antimiras.

“Raperda itu awalnya dari Pemkot, sehingga kami menunggu pengajuan kembali dari sana. Apalagi, Walikota dalam sambutannya usai Pansus (Panitia Khusus) Raperda Miras melaporkan hasilnya, juga berkomitmen untuk menggantinya dengan mengajukan Raperda Antimiras itu,” kata dia.

Dini Tri Winaryani