JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Rencana Penutupan Lokalisasi di Semarang Timbulkan Pro Kontra

    Rencana Penutupan Lokalisasi di Semarang Timbulkan Pro Kontra

    388
    BAGIKAN

     

    Ilustrasi | Joglosemar/Kurniawan Arie Nugroho
    Ilustrasi | Joglosemar/Kurniawan Arie Nugroho

    SEMARANG  – Ikatan Keluarga Besar Semarang (IKBS) mengingatkan pemerintah kota setempat untuk tidak menutup lokalisasi secara gegabah, melainkan melalui pertimbangan dan persiapan matang.

    “Penutupan lokalisasi harus didasarkan kesiapan Pemerintah Kota Semarang secara matang,” kata Ketua IKBS Herlambang Prabowo di Semarang, Senin, menanggapi wacana penutupan lokalisasi di Kota Atlas.

    Wacana penutupan lokalisasi muncul seiring langkah DPRD Kota Semarang yang sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan pelacuran untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10/1956.

    Herlambang mengatakan penutupan lokalisasi harus dilakukan dengan berbagai catatan, antara lain pembekalan berbagai keterampilan kepada para pekerja seks komersial (PSK) agar mereka berwirausaha.

    “Seperti penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya. Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja harus terlibat memberikan bekal keterampilan sebelum menutup lokalisasi. Kalau seperti ini, saya setuju,” katanya.

    Akan tetapi, kata dia, kalau penutupan lokalisasi tanpa diiringi dengan pemenuhan berbagai catatan itu dikhawatirkan justru menimbulkan permasalahan lain, yakni PSK akan turun ke jalan-jalan.

    “Kalau (PSK, red.) sudah berhamburan di jalan-jalan, siapa yang bertanggung jawab? Kalau di dalam (lokalisasi, red.) ‘kan lebih mudah mengawasi mereka,” kata fungsionaris DPC Partai Gerindra Kota Semarang itu.

    Artinya, ia menjelaskan penutupan lokalisasi harus dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan matang, terutama agar tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit.

    “Jadi, (lokalisasi, red.) tidak bisa serta merta ditutup. Kalau mau dilakukan secara perlahan, boleh saja. Akan tetapi, penghuninya harus dibekali dulu, misalnya dengan berbagai keterampilan,” katanya.

    Di Kota Semarang setidaknya terdapat dua lokalisasi besar, yakni Resosialisasi Argorejo yang kerap disebut Sunan Kuning dan Resosialisasi Gambilangu yang terletak di perbatasan antara Semarang-Kendal.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi membenarkan akan adanya revisi atas Perda Nomor 10/1956 tentang Penanggulangan Pelacuran karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

    Akan tetapi, politikus PDI Perjuangan itu juga tidak setuju penutupan lokalisasi, tetapi lebih menyetujui pengembalian fungsi resosialisasi untuk menyiapkan anak asuh sebelum dikembalikan ke masyarakat.

    Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang Suharsono menjelaskan perda yang mengatur tentang prostitusi di Kota Semarang yang dibuat sejak 1956 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

    Langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menutup Lokalisasi Dolly, kata politikus PKS itu, menjadi salah satu inspirasi dan bukan tidak mungkin akan ditiru juga oleh kota-kota lain, termasuk Kota Semarang.

    Antara | Zuhdiar Laeis