JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Soal Masyarakat Adat, Indonesia Perlu Belajar dari Filipina

Soal Masyarakat Adat, Indonesia Perlu Belajar dari Filipina

145
BAGIKAN

 

Pemuka adat memimpin acara Larung Agung Bengawan Solo, Rabu (23/07/2014) di Sungai Bengawan Solo_Foto_Maksum N F
Pemuka adat memimpin acara Larung Agung Bengawan Solo, Rabu (23/07/2014) di Sungai Bengawan Solo_Foto_Maksum N F

JAKARTA  – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan menegaskan Indonesia perlu belajar dari Filipina terkait upaya memberikan pengakuan dan pelayanan kepada masyarakat adat.

“Indonesia sebenarnya sejak merdeka telah mengakui masyarakat adat yang kemudian tertuang dalam UUD 1945. Tapi Filipina sudah mengamendemen undang-undang terkait pengakuan terhadap masyarakat adat tahun 1987, dan mereka juga sudah punya lembaga khusus di bawah Presiden yang mengurusi masyarakat adat,” kata Abdon di Jakarta, Senin (16/2/2015).

Untuk alasan itu pula, ia mengatakan AMAN bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan juga BP REDD mengikuti workshop Menuju Pengakuan Wilayah Adat, sebuah Pembelajaran Filipina dan Indonesia yang melibatkan Komisi Nasional Masyarakat Adat Filipina (The National Commission on Indigenous Peoples/NCIP) dan Badan Regristasi Wilayah Adat (BRWA).

“Kami belajar dalam dua hari ini. Meski tadi disebutkan NCIP masih merupakan organisasi atau lembaga kecil dengan dana kecil yang hanya cukup untuk operasional, tapi jelas Filipina sudah melangkah lebih dulu untuk urusan pengakuan terhadap masyarakat adat,” ujar dia.

Ia berharap Pemerintah Indonesia juga dapat mencontoh Pemerintah Filipina yang telah memiliki NCIP yang melayani kepentingan masyarakat adat, terutama dalam hal melakukan pendaftaran sertifikat wilayah adat.

Sebenarnya ia mengatakan AMAN telah menawarkan kepada Pemerintah untuk mengadopsi BRWA untuk dijadikan lembaga atau badan di bawah Presiden seperti halnya NCIP di Filipina.

“Perda saat ini memang banyak, tapi tidak digarap serius, hanya untuk meredam demo masyarakat adat saja. Maka saat didaftarkan ke daerah seharusnya perlu direview lagi,” ujar dia.

Direktur Komisi Nasional Masyarakat Adat Filipina (The National Commission on Indigenous Peoples/NCIP) Forester Marlea Munez mengatakan Filipina telah mengakui hak masyarakat adat dan memasukkannya dalam konstitusi pada 1987. Dalam 10 tahun kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan undang-undang tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Rights Act/IPRA) pada 1997.

“Masih banyak yang harus kami pelajari dan benahi, namun jelas sangat penting masyarakat adat perlu diakui. Undang-undang untuk masyarakat adat IPRA berusia 17 tahun sekarang dan mungkin satu-satunya di dunia, dan ini cara kami untuk mengakui masyarakat adat,” ujar dia.

Ia mengakui banyak sensitifitas terkait masyarakat adat, karenanya keberadaan legal dokumen dan undang-undang sangat penting. Bagaimanapun 10 juta hektare (ha) dari 30 juta ha lahan masyarakat adat di Filipina sangat berarti dan karena itu pula keberadaan Kementerian khusus mengurusi masyarakat adat dipertimbangkan.

Antara | Virna P Setyorini