JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Solo Dipastikan Tak Dapat Bantuan Dana Pilkada dari Pusat

Solo Dipastikan Tak Dapat Bantuan Dana Pilkada dari Pusat

341
BAGIKAN

ilustrasi

SOLO – Pemkot Solo dipastikan tak mendapat bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 . Meskipun dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan pembiayaan pesta demokrasi tersebut ditanggung APBD dan APBN.

Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Komisi II Bambang Riyanto saat berada di Solo, Senin (23/2/2015). Menurutnya, tanggung jawab pembiayaan ada pada pemerintah daerah (Pemda). “Dalam UU tersebut bunyinya adalah anggaran Pilkada merupakan tanggung jawab APBD. Pembiayaan dapat didukung APBN, jika dirasa daerah membutuhkan,” terangnya, kepada wartawan.

Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyebut, Pilkada serentak 2015 akan dikuti 204 daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun ini. Selain itu, ditambah 72 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Semester I 2016. Total ada 276 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini.

“Terutama yang berakhir masa jabatan tahun ini, tentu sudah dianggarkan pada APBD masing-masing. Asumsi alokasinya pun pasti dua putaran. Pasti mencukupi, jadi tidak ada dari pusat,” ungkap mantan Bupati Sukoharjo itu.

Begitupun untuk periode kepala daerahnya berakhir pada Semester I 2016 pun anggaran sudah bisa dialokasikan pada APBD Perubahan 2015. Menurutnya, biaya pilkada juga semakin ringan karena salah satu tahapannya, yaitu uji publik, sudah dihapuskan. “Agenda (Pilkada) ini kan sudah rutin lima tahunan. Mestinya daerah bisa memprediksi dan mengindentifikasi kebutuhannya. Itu pasti sudah masuk dalam perhitungan anggaran,” tambahnya.

Dini Tri Winaryani