JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tahun Ini, OJK Terapkan Regulasi Modal Minimal BPR

Tahun Ini, OJK Terapkan Regulasi Modal Minimal BPR

352
BAGIKAN
OJK_LogoSOLO – Menghadapi persaingan dalam industri keuangan di era globalisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberlakukan penetapan modal awal sesuai zonasi bagi pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru atau new entry, dan modal minimal bagi BPR lama atau eksisting tahun ini. Kendati demikian, OJK memberikan tenggat waktu bagi BPR yang masih memiliki permodalan minim, untuk meningkatkan permodalannya dalam jangka 5 tahun ke depan.

Kepala Bagian OJK Solo, Agus Marsono menyatakan, tahun ini pihaknya akan memberlakukan terkait permodalan minimal bagi BPR new entry maupun eksisting. Regulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi BPR dalam menghadapi era globalisasi di industri keuangan.

“Untuk BPR new entry, per November kemarin kami sudah menetapkan permodalan minimal diatur sesuai zonasi. Untuk di wilayah Solo dan Klaten modal awal minimal Rp 8 miliar, daerah sisanya Rp 6 miliar. Tapi, yang Sukoharjo, modal awal minimal akan diusulkan naik Rp 8 miliar juga,”terangnya saat ditemui Joglosemar di sela Musywarah Komisariat (Muskom) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Dewan Pengurus Komisariat Surakarta, di Lorin Solo Hotel, pada Kamis (12/2/2015).

Sedangkan bagi, BPR eksisting, menurut Agus, permodalan minimal tidak dikenakan zonasi. Sehingga permodalan awal minimal di seluruh Eks Karisidenan Surakarta adalah Rp 6 miliar.

“Aturan tersebut akan kami terapkan tahun ini. Meskipun demikian, kami akan tetap memberikan waktu BPR dengan permodalan minim, untuk berusaha meningkatkan modalnya selama 5 tahun. Baik menambah modal secara mandiri, atau dengan cara merger dengan BPR lain,”jelasnya.

Agus menambahkan, secara umum, kondisi keuangan BPR konvensional di Eks Karisidenan Surakarta rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Diantaranya per Desember 2014, nilai aset sebesar Rp 4,137 triliun atau tumbuh 14,89 persen; nilai penghimpunan kredit sebesar Rp 3,259 triliun atau tumbuh 14,06 persen; nilai tabungan sebesar Rp 1,297 triliun atau tumbuh 9,68 persen; nilai deposito sebesar Rp 1,601 triliun atau tumbuh 20,32 persen. Dengan tingkat noan performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 2,42 persen, dan loan deposit ratio (LDR) sebesar 0,44 persen.

Sementara itu, Ketua Perbarindo Surakarta, Pangarso Yoga Muthodo mengatakan, pihaknya menyambut positif langkah OJK untuk menetapkan regulasi tentang permodalan minimal pada seluruh BPR.

“Kami rasa aturan ini memang harus disadari di masing-masing internal BPR demi penguatan kinerja keuangan. Karena permodalan memang merupakan fondasi BPR agar kuat dan kokoh,”ujarnya.

Selain meningkatkan permodalan, agar menjadi BPR yang berdaya saing, pihaknya turut menghimbau BPR untuk ikut meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang seluruh potensi yang dimiliki BPR.

“Bagaimana pun BPR lebih luwes dibandingkan dengan bank umum, sehingga pendekatan kami kepada  masyarakat lebih mudah dan lebih diterima. Maka, kami himbau agar BPR mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan. Terutama bagi masyarakat yang belum bankable (belum tersentuh bank),”pungkasnya.

Sementara itu dalam muskom tersebut, Direktur Utama PD BPR Bank Solo Agung Riawan secara akalamasi terpilih sebagai Ketua Perbarindo Surakarta Periode 2015-2019, menggantikan ketua sebelumnya Pangarso Yoga Mutodo. Agung didampingi Direktur Utama BPR Rinsani, Sutarjo sebagai sekretaris dan bendahara dipercayakan Kho Kiem Pwee, Direktur Utama BPR Binsani.

Paramita Sari Indah