JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tak Dapat Anggaran, Lembaga Sengketa Konsumen Solo Tutup

Tak Dapat Anggaran, Lembaga Sengketa Konsumen Solo Tutup

221
BAGIKAN

bpsk copySOLO – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solo resmi mentutup pelayanan mulai awal tahun ini. Alasannya,Pemkot Solo tidak lagi mengucurkan anggaran untuk operasinal BPSK. BPSK pun sudah melaporkan penghentian operasional ini kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ditemui Joglosemar, Kamis (12/2/2015) Wakil Ketua BPSK Solo, Bambang Ary Wibowo menjelaskan, anggaran yang diajukan BPSK tahun mencapai hampir Rp500 juta. Sedikit lebih banyak dibandingkan dengan anggaran pada 2014 lalu yang berkisar Rp400 juta. Tetapi, karena pengajuan anggaran itu tidak disetujui Pemkot, akhirnya BPSK memilih menutup pelayananannya.

Lha kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita mau membuka pelayanan. Kan kalau penyelesaian, sidang itu juga membutuhkan anggaran,” terangnya.

Diawal tahun ini sebelum pelayanan ditutup ada enam konsumen yang mengadu ke BPSK. Satu diantaranya merupakan PNS Kota Solo. Tetapi, BPSK tetap tidak bisa melayani pengaduan tersebut. “Meskipun konsumen itu sebenarnya bersedia membayar untuk penyelesaian sengketanya, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Karena, sesuai aturan anggaran kami dari Pemkot (Solo),” tuturnya.

Dengan penghentian ini, Ary mengatakan, masih ada 11 sengketa konsumen yang belum bisa diselesaikan, lima diantaranya merupakan kasus yang terjadi pada 2014 lalu. Ary sangat menyayangkan sikap Pemkot Solo yang tidak lagi menganggarkan dana operasinal BPSK. Padahal, selama ini kinerja BPSK sangat berguna dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Sejak beroperasional pada 2011 lalu, Ary mengklaim sudah ada ratusan sengketa yang diselesaian lewat BPSK.

Ari Purnomo