JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Takut Disemprit BPK, Anggota DPRD Sukoharjo Kembalikan Dana Kegiatan

Takut Disemprit BPK, Anggota DPRD Sukoharjo Kembalikan Dana Kegiatan

260
BAGIKAN
Ilustrasi: Maksum Nur Fauzan
Ilustrasi: Maksum Nur Fauzan

SUKOHARJO – Agenda Penyusunan Jadwal Tahunan dan Evaluasi Komisi DPRD Sukoharjo yang digelar di sebuah hotel di Yogyakarta, awal Januari lalu bermasalah. Kegiatan tersebut sempat dikabarkan di semprit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehingga, wakil rakyat berinisiatif mengembalikan dana kegiatan tersebut. Mengingat, kegiatan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang larangan menyelanggarakan rapat di hotel.

Anggota DPRD Sukoharjo Fraksi Partai Golkar, Agus Sumantri mengaku mendapat pemberitahuan dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarjono untuk mengembalikan dana kegiatan tersebut. Sebab agenda diselenggarakan di hotel kawasan Jalan Magelang itu menyalahi aturan. Lantas, dia berinisiatif mengembalikan uang sebesar Rp 4 juta itu ke sekretariat DPRD.

“Saya tadi dapat info, intinya disuruh mengembalikan uang kegiatan. Karena kegiatan di Yogyakarta itu tidak diperkenankan, saya berinisiatif mengembalikan,” terang Agus Sumantri, Senin (2/1/2015).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Sardjono mengatakan, pada dasarnya memang tidak ada pemberitahuan resmi terkait pengembalian uang tersebut. Menurut dia, inisiatif mengembalikan dana kegiatan senilai Rp 3,9 juta itu untuk menghindari temuan penyalahgunaan anggaran oleh BPK. Uang kegiatan tersebut terdiri dari uang hotel Rp 1,8 juta, uang transportasi dan uang saku sebesar Rp 2,1 juta.

Bahkan, kata Sarjono, inisiatif mengembalikan dana tersebut diikuti seluruh fraksi di DPRD Sukoharjo. Yakni Fraksi PDIP, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Gabungan.

“Daripada nanti menjadi temuan BPK, kami Fraksi Golkar berinisiatif mengembalikannya. Nampaknya juga diikuti oleh anggota fraksi lainnya,” tuturnya.

Ditemui sebelumnya, Sekretaris DPRD Sukoharjo, Sriyono menyatakan tidak pernah mendapat surat teguran dari BPK terkait agenda rapat di hotel di wilayah Yogyakarta tersebut. Bahkan, selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan SE itu secara langsung. Namun, dia menyatakan, SE itu didapat dari mengunduh di situs kementrian.

“Memang ada agenda evaluasi komisi ke Yogyakarta, tapi tidak ada warning dari BPK. Lebih jelasnya bisa ke Ketua DPRD,” kata Sriyono.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sukoharjo, Giyarto menjelaskan, tidak ada yang namanya warning dari BPK tersebut. Menurutnya, agenda pertemuan dengan BPK Provinsi Jawa Tengah (Jateng) beberapa waktu itu sebatas konsultasi terkait amanat SE tentang larangan rapat di hotel tersebut. Sebab, SE tersebut yang menjadi dasar BPK dalam melakukan pemeriksaan.

“Kami mendapat tugas untuk konsultasi ke BPK Pronvinsi Jawa Tengah tentang surat edaran itu. Kami mencari tahu, langkah apa yang harus kami lakukan dan yang harus dihindari. Ini sebagai upaya atau langka preventif dalam menjalankan tugas kedepan. Kami ke BPK setelah kegiatan di Yogyakarta itu,” tuturnya.

Berdasarkan hasil konsultasi itu, terang Giyarto, sebenarnya tidak ada poin yang menyatakan tidak boleh menyelenggarakan rapat di hotel.

Sebenarnya bukan tidak boleh. Tapi hanya dibatasi. Boleh selama pada batas kewajaran,” terangnya.

Sofarudin