JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tim Sembilan Rekomendasikan Jokowi Tak Melantik Budi Gunawan

Tim Sembilan Rekomendasikan Jokowi Tak Melantik Budi Gunawan

190
BAGIKAN
Anggota Tim Konsultatif Independen (Tim Sembilan), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (kedua kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (keempat kiri), mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan (kanan), mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas (keempat kanan), Sosiolog Imam Prasodjo (ketiga kanan), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kedua kanan), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (kiri) dan Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (ketiga kiri) berdiri usai memberikan keterangan pers di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Rabu (28/1). Tim Sembilan menyampaikan sejumlah rekomendasi dan saran kepada Presiden Joko Widodo diantaranya tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka dan memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatannya selama berstatus tersangka baik di KPK maupun Polri. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Anggota Tim Konsultatif Independen (Tim Sembilan), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (kedua kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (keempat kiri), mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan (kanan), mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas (keempat kanan), Sosiolog Imam Prasodjo (ketiga kanan), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kedua kanan), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (kiri) dan Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (ketiga kiri) berdiri usai memberikan keterangan pers di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Rabu (28/1). Tim Sembilan menyampaikan sejumlah rekomendasi dan saran kepada Presiden Joko Widodo diantaranya tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka dan memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatannya selama berstatus tersangka baik di KPK maupun Polri. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

JAKARTA– Setelah rapat tertutup selama dua jam, pada pukul 22.10 WIB, Tim Independen merekomendasikan tujuh hal untuk Presiden Joko Widodo terkait polemik KPK-Polri.

“Ada tujuh hal rekomendasi terbuka dari hasil rapat yang sudah kami susun, semoga akan menjadi lebih baik,” kata Ketua Tim Konsultatif Ahmad Syafii Maarif di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015) malam.

Rekomendasi terbuka pertama adalah imbauan agar presiden tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena meski beliau telah dihapuskan status tersangkanya, hal tersebut tidak terkait dengan substansi sangkaan.

Kedua, mengharapkan presiden berupaya agar Komjen Pol Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan Bangsa dan Negara.

Ketiga, Presiden segera memilih calon Kapolri baru, terjaga institusinya tetap terjaga soliditas dan indenpendensinya sebagai penegak hukum.

Keempat, Presiden segera turun tangan untuk.mempertahankan keberadaan KPK terkait sudah dua petinggi ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima, masukan terhadap presiden atas kekhawatiran munculnya persepsi negatif publik terhadap Polri dengan penetapan tersangka kepada pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK yang didasarkan kasus lama terkesan tidak substansial.

Keenam, kekhawatiran terhadap merosotnya kewibawaan presiden dengan adanya kriminalisasi yang terus berlangsung, padahal sudah secara tegas presiden memerintahkan untuk menghentikannya pada tanggal 25 Januari 2015.

Ketujuh, presiden perlu memastikan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam UU KPK, sehingga tidak terjadi pelemahan terhadapnya sebagaimana dalam Nawa Cita.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh lima anggota, yaitu Ahmad Syafii Maarif, Hikmahanto Juwana, Komjen (Purn) Oegroseno, Bambang Widodo Umar dan Imam B Prasodjo.

“Tiga anggota lainnya sedang berhalangan hadir,” ujar Ahmad Syafii.

ANTARA