JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tugas Bertambah, Tunjangan Ketua RT di Solo Diusulkan Naik

Tugas Bertambah, Tunjangan Ketua RT di Solo Diusulkan Naik

308
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SOLO – Jika sebelumnya warga berkewajiban melaporkan peristiwa kematian anggota keluarga, kini hal itu menjadi tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT).

Pelaporannya dilakukan secara berjenjang ke RW, kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Perubahan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Hal tersebut juga menjadi kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) dengan Dispendukcapil pekan lalu.

“Ini bagian dari kajian kami terhadap revisi UU tersebut. Denganya adanya perubahan tersebut, maka revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk juga mendesak direvisi,” kata Anggota BP2D Asih Sunjoto Putro, Senin (2/2/2015).

Dengan adanya penambahan tugas itu, lanjut Asih, Pemkot bisa memberikan apresiasi lebih kepada Ketua RT. Saat ini dalam setahun Ketua RT menerima tunjangan operasional sebesar Rp 1,2 juta.

“Selama ini Ketua RT diposisikan sebagai pekerja sosial di masyarakat. Mestinya  dengan tambahan tugas ini Pemkot bisa memberi penghargaan lebih. Misalnya menaikan tunjangan operasionalnya,” kata dia.

Dalam perubahan Perda tersebut terdapat beberapa hal yang substansial. Diantaranya perubahan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi KTP-el, dimana semula masa aktif KTP hanya 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup pada KTP-el.
“Untuk KTP-el ini nantinya berlaku seumur hidup.Warga hanay perlu melaporkan ke dinas terkait jika ada perubahan data diri. Misalnya lajang menjadi menikah,” kata dia.

Sementara dari sisi waktu pengurusan dokumen Adminduk juga lebih singkat. Misalnya untuk Kartu Keluarga (KK) yang semula 14 hari menjadi 7 hari. KTP semula empat hari menjadi tiga hari.

Adapun Keterangan Pindah Datang, Keterangan Pindah Luar Negeri dan Keterangan Tempat Tinggal dari 14 hari menjadi 5 hari.

Terpisah, Kepala Dispendukcapil Suwarto menyatakan kesiapannya dengan percepatan waktu layanan Adminduk tersebut. Pihaknya memastikan, hal itu sudha didukung dengan staf dan sarana prasana yang memadai.

“Kami siap, tak ada masalah. Itu bagian dari komitmen Pemkot dalam pelayanan publik,” kata dia.

Dia menambahkan, pengurusan dokumen Adminduk tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali terjadi keterlambatan. Misalnya, soal keterlambatan akta kelahiran. JIka dilaporkan leih dari 60 hari, maka dikenanakan denda.

Dini Tri Winaryani