JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Untung Wiyono Tak Boleh Menyicil Uang Pengganti Kerugian Negara

Untung Wiyono Tak Boleh Menyicil Uang Pengganti Kerugian Negara

505
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pembayaran uang pengganti kerugian negara (UPKN) untuk perkara korupsi yang sudah inkrah harus lunas sekali bayar. Termasuk untuk kewajiban membayar UPKN sebesar Rp 10,501 miliar yang dibebankan kepada terpidana korupsi Kasda Sragen 2003-2010 dan mantan Bupati Sragen, juga harus sekali lunas tanpa ada istilah dicicil.
“Aturannya sudah jelas. Di surat jaksa agung No.02/2009 bahwa pembayaran uang pengganti kerugian negara kasus korupsi tidak bisa dicicil. Jadi harus sekali bayar dan lunas,” papar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Victor Saut Tampubolon, kepada Joglosemar, Senin (9/2/2015).
Dengan adanya surat tersebut, Kejari juga menegaskan tidak bisa melayani pencicilan untuk pembayaran UPKN atas perkara korupsi Kasda yang dibebankan kepada terpidana Untung Wiyono sebesar Rp 10,501 miliar sesuai putusan kasasi MA 2012. Mengacu aturan tersebut, pembayaran UPKN bersifat lebih mengikat dan menekan karena tidak bisa dialihkan dengan memilih menjalani hukuman subsidernya.
Menurutnya, sepanjang terpidana masih dianggap memiliki harta, kewajiban membayar UPKN itu tidak bisa dikesampingkan. Bahkan, Victor mengatakan tim eksekusi berhak melakukan penyitaan terhadap semua hartanya sampai kewajiban membayar UPKN itu terpenuhi.
“Berbeda dengan denda itu sifatnya bisa pilihan dan bisa dicicil. Terpidana bisa memilih apakah membayar denda atau memilih menjalani hukuman subsidernya. Keharusan membayar UPKN itu juga untuk menghindari bias karena memang prinsipnya UPKN itu tidak bisa dikonversi atau dialihkan dengan hukuman subsider. Jadi hukumnya wajib dibayar,” jelasnya.
Terkait perkembangan kewajiban membayar UPKN dari terpidana Untung Wiyono, Victor mengaku hingga kemarin belum ada isyarat maupun kepastian kapan UPKN bakal dibayar. Akan tetapi pihaknya sangat berharap yang bersangkutan atau kerabatnya sesegera mungkin bisa melunasi. Sebab hanya dengan melunasi UPKN itulah yang bisa menghentikan pemblokiran rekening terpidana dan semua keluarganya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Sepanjang UPKN belum dibayar, PPATK juga tidak akan membuka blokir itu,” tegasnya.
Sesuai putusan kasasi MA yang diterbitkan bulan September 2012, Untung divonis tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta yang jika tidak mau membayar maka diganti pidana kurungan selama enam bulan. Kemudian, diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar uang yang dikorupsi Rp 10.501.445.352 dan jika tidak dibayar maka diganti penjara selama lima tahun.
Victor menambahkan untuk denda Rp 200 juta sudah dibayarkan sepekan silam dan kini tim tinggal menunggu pembayaran UPKN Rp 10,501 miliar dari terpidana. Uang denda Rp 200 juta saat ini sudah berada di rekening kas negara karena begitu diserahkan pihak kerabat Untung, hari itu juga langsung disetorkan ke rekening kas negara.

Wardoyo