JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Vonis Mati Tanpa Bukti, China Bayar Ganti Rugi Rp 1,8 Miliar

Vonis Mati Tanpa Bukti, China Bayar Ganti Rugi Rp 1,8 Miliar

210
BAGIKAN

 

Ilustrasi: buzzwok.com
Ilustrasi: buzzwok.com

BEIJING  – Pengadilan kota Fuzhou di Tiongkok selatan memerintahkan pembayaran ganti rugi senilai 1,14 juta yuan (lebih dari 1,8 miliar rupiah) bagi bekas narapidana hukuman mati, yang dibebaskan dari dakwaan meracun dua anak-anak, kata media pemerintah, Selasa.

Pembebasan Nian Bin, bekas pemilik warung makan, pada Agustus setelah pengadilan di provinsi Fujian menyatakan tidak cukup bukti dalam perkaranya memicu seruan penghapusan hukuman mati di Tiongkok.

Nian (39) dituduh meracuni tetangga-tetangganya dengan racun tikus, sehingga mengakibatkan tewasnya dua anak-anak dan empat lainnya dirawat pada Juli 2006.

Namun ia mengaku disiksa supaya mengakui perbuatannya selama proses interogasi oleh polisi dan selama bertahun-tahun berupaya banding. Upayanya itu juga dipantau oleh pengacara hak asasi manusia di Tiongkok serta kelompok HAM dunia.

Ia didakwa beberapa kali dan sempat menjalani masa tahanan selama delapan tahun sebelum ia dibebaskan.

“Pengadilan penengah membuat keputusan tersebut pada Minggu, dan pada Selasa mengumumkan bahwa Nian harus dibayar 589 ribu yuan untuk hilangnya kebebasan individu, dan 550 ribu untuk penderitaan mental yang dialaminya,” kata laporan kantor berita Xinhua.

Partai Komunis yang berkuasa mengatakan akan mencegah terjadinya “pemaksaan untuk mendapat pengakuan dengan menyiksa” dan menghentikan kegagalan hukum dengan “mekanisme koreksi tepat waktu”, setelah serangkaian penyelidikan korupsi yang melibatkan penyiksaan membuat marah publik.

Namun para pakar hukum meragukan adanya perubahan signifikan di bawah pemerintahan satu-partai. Pemerintah bersikap diam dalam pembentukan badan peradilan independen atau mengekang polisi, institusi yang berkuasa di Tiongkok.

Kelompok HAM mengatakan Tiongkok menjatuhkan lebih banyak hukuman mati dibandingkan negara-negara lain, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik akan terjadinya kesalahan penghakiman yang tidak bisa lagi dibetulkan.

Antara | Reuter