JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Wacana Kafe Karaoke di Kemukus Mendapat Tentangan Keras dari MUI

Wacana Kafe Karaoke di Kemukus Mendapat Tentangan Keras dari MUI

885
BAGIKAN

241114 Ritual Gunung Kemukus 2SRAGEN– Desakan dari sejumlah perwakilan pengusaha dan warga Kemukus yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Lintas Paguyuban (FKLP), agar diperbolehkan kembali membuka karaoke dan penginapan, mendapat reaksi keras dari warga pribumi Kemukus. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sragen juga menentang pembukaan karaoke dan penginapan jika nantinya hanya untuk kedok melegalkan aktivitas kemaksiatan lagi.
“Terus terang kami tidak setuju jika karaoke akan dibuka lagi. Sebab selama ini sumber dari kemaksiatan itu justru muncul dari karaoke itu karena di dalamnya ada miras dan cewek-cewek nakal. Karena kebanyakan warga asli sini itu pendapatannya dari berladang dan kalau jualan ya sebatas jualan kelontong. Kalau pemilik karaoke itu sesungguhnya kebanyakan malah pendatang,” papar Yatno (43), salah satu tokoh asal Dukuh Kedunguter.
Senada, Pariyo Gagak Rimang juga menilai menurunnya pendapatan dan sektor usaha tidak bisa serta merta dijadikan untuk kebangkitan karaoke. Ia justru berharap Pemkab maupun Pemprov bisa memberi solusi lain misalnya pemberdayakan penataan dan penambahan fasilitas penunjang sisi religius Kemukus serta menggencarkan promosi positif untuk mendongkrak kembali pengunjung.
Ketua MUI Sragen, Minanul Aziz juga menolak jika karaoke maupun penginapan diijinkan kembali beroperasi dan kemudian kembali dijadikan kedok untuk aktivitas prostitusi dan miras. Ia juga berharap aparat terkait tegas menegakkan aturan dan tidak mudah memberikan perizinan jika memang realitanya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Kekhawatiran juga sempat dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Sragen, Suparno. Di hadapan audiensi FKLP, ia menyampaikan sebenarnya tidak masalah mendirikan karaoke atau penginapan tidak dilarang sepanjang bisa memenuhi persyaratan dan mengurus izin sesuai aturan dan Perda Karaoke yang sudah digedok beberapa waktu lalu. Namun, ia juga menyangsikan apakah pengusaha bisa patuh pada Perda yang menggariskan karaoke harus steril dari miras dan wanita penghibur sedang realitanya dua hal itu selama ini banyak dijadikan magnet untuk meramaikan bisnis karaoke.
Terpisah, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Sragen, Tugiyono mengatakan pendirian karaoke ataupun penginapan harus memenuhi ketentuan perizinan dan aturan Perda yang sudah ada. Salah satunya, radius minimal 100 meter dari tempat ibadah, pendidikan, instansi pemerintahan serta steril dari miras dan wanita penghibur. “Kemudian yang lebih penting juga izin dari warga dan lingkungan (HO.),” jelasnya.
Wardoyo