JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Yayasan Puteri Indonesia Bantah Terlibat Aksi Memihak Polri lawan KPK

Yayasan Puteri Indonesia Bantah Terlibat Aksi Memihak Polri lawan KPK

352
BAGIKAN
Ratusan wanita yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu melakukan aksi simpatik Save Polri ketika hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (1/2). Aksi tersebut meminta agar dua lembaga KPK dan Polri berdamai dan mendukung kesatuan NKRI. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ratusan wanita yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu melakukan aksi simpatik Save Polri ketika hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (1/2). Aksi tersebut meminta agar dua lembaga KPK dan Polri berdamai dan mendukung kesatuan NKRI. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

JAKARTA – Yayasan Puteri Inonesia sebagai lembaga yang menaungi Puteri Indonesia merasa keberatan dan dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar di media online nasional tentang keterlibatan kontestan Puteri Indonesia dalam aksi di KPK.

“Yayasan Puteri Indonesia secara lembaga maupun Puteri Indonesia secara pribadi tidak ada yang terlibat dalam aksi tersebut,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri K Wardani, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2015).

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan secara hukum kepada siapapun yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap kami. “Kami jelaskan sekali lagi bahwa, isi mapun foto pemberitaan diatas tidak benar adanya kontestan Puteri Indonesia,” tegasnya.

“Kami juga heran bagaimana bisa oknum-oknum tersebut menuliskan isi berita dan ‘caption’ foto mengatasnamakan kontestan Puteri Indonesia. Jelas ini benar benar mencari keuntungan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan mencemarkan nama baik kami,” katanya.

Sebelumnya Yayasan Puteri Indonesia sudah menuliskan surat kebeberapa pihak media online untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi, jika belum ada tanggapan dalam waku 1 x 24 jam yang telah kami berikan maka akan mengambil langkah lebih lanjut.

“Kami sudah melayangkan surat ke pihak media online dalam tempo 1×24 jam untuk menjelaskan dan klarifikasi pemberitaan ini, namun sampai saat ini belum ada tanggapan,” ujarnya.

Melihat kondisi seperti ini Yayasan Puteri Indonesia akan mengambil sikap tegas dan menyelesaikan masalah ini secara hukum.

Jumat (30/1/) lalu, media online okzone merilis pemberitaan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Bersama (Mabes) Antikorupsi membawa sejumlah kontestan Puteri Indonesia dalam aksinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presidium Mabes Antikorupsi, Rahman Latuconsiana, mengatakan, pimpinan KPK adalah penerima gratifikasi berupa perempuan.

“KPK bukan lembaga superbody, kami mendesak Abraham Samad (AS) untuk mundur karena terjerat permasalahan etika, norma moral, dan hukum,” kata Rahman di Gedung KPK, Jakarta.

Menurutnya, wacana imunitas hukum bagi pimpinan KPK akan menyebabkan lembaga antirasuah ini menjadi lembaga superior. “Abraham Samad bukan Tuhan dan bukan sosok yang kebal hukum,” tuturnya.

Pantauan Okezone di lokasi menyingkap, sepuluh perempuan yang menyatakan diri kontestan ajang Puteri Indonesia datang ke Gedung KPK. Mereka membawa sejumlah tisu yang diklaim sebagai barang bukti gratifikasi berupa perempuan yang dibawa dengan kantong plastik berwarna putih.

Antara | Feru Lantara