2860 Wajib Pajak Ajukan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

2860 Wajib Pajak Ajukan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

83
ilustrasi
ilustrasi

SOLO-Sebanyak 2.860 wajib pajak (WP) telah mengajukan mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II.  Warsito Dwiatmojo, Penelaah keberatan Kanwil DJP Jateng II mengutarakan, hingga awal September tahun 2015, sudah ada 2.860 WP yang mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi.

“Jumlanya meningkat secara signifikan jika dibandingkan dari jumlah WP yang mengajukan keberatan dan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sekitar 2.700 WP baik badan dan personal WP dari kantor pajak pratama (KPP) di 12 kabupaten/kota di wilayah Kanwil DJP Jateng II,” terangnya.

Warsito memperkirakan, jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun. Dirinya menyebutkan, di Kanwil DJP Jateng II ada 18 penelaah keberatan. Menurutnya, masing-masing penelaah telah menangani 220 WP yang mengajukan keberatan dan permohonan keringanan.

“Nilai tersebut bila dijumlahkan sudah ada 2.860 pengajuan. Sementara tahun lalu masing-masing 100 hingga 150 kasus. Dari total pengajuan, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi lebih banyak ketimbang keberatan,’’ terang Warsito.

Dibagian lain, Hadiyanto, Penelaah keberatan lainnyamenyampaikan, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi bunga penagihan atau denda diatur pasal 36 UU No 16/2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Menurutnya, dari situ WP bersedia menerima besaran nilai pajak yang dihitung petugas pajak. Namun, WP dapat meminta keringanan atau penghapusan denda atau sanksi lantaran terlambat membayar.

Sementara itu, Minarjo, Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Kanwil DJP Jateng II mengutarakan, meningkatnya jumlah pemohon keberatan dan pemohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan petugas pajak terkait PMK No 29 dan No 91/PMK03/2015 tentang pengurangan/penghapusan sanksi bunga penagihan atau denda bagi para wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi.

“Sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat terutama WP agar sadar dan tahu akan hak dan kewajibannya membayar pajak,” terangnya.

Satria Utama

BAGIKAN