JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Ada Wacana Jokowi Melarang Jual Beli Pakaian Bekas, Pedagang: Itu Zalim

Ada Wacana Jokowi Melarang Jual Beli Pakaian Bekas, Pedagang: Itu Zalim

120
BAGIKAN
Foto: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan
Foto: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan

JAKARTA – Para pedagang barang bekas mengaku kecewa atas keputusan Presiden Joko Widodo melarang menjual pakaian bekas.

Salah satunya yang dilakukan Asosiasi Pedagang Barang Bekas Sulawesi Tenggara.

Mereka menolak wacana pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menghentikan penjualan baju bekas.

“Rencana pelarangan pakaian bekas adalah bentuk kezaliman pemerintah Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil. Wacana larangan Menteri Perdagangan tidak masuk akan dan logika lantaran hanya faktor kesehatan dan mematikan industri dalam negeri,” kata Koordinator Aksi Asosiasi Pedagang Barang Bekas Sulawesi Tenggara Joko Westomi, Rabu(2/9/2015).

Menurut Joko menjual pakaian bekas dapat membantu perekonomian rakyat kecil.

“Kita tahu bisnis pakaian bekas sudah lama digeluti oleh pedagang tradisional di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke sejak 1980 dengan nama-nama yang berbeda. Di Sulawesi dinamakan “cakar”(cap karung), sedangkan Manado dinamai “cabo”. Di Kalimantan dinamai “rombengan”. Di Jawa disebut “cimol” . Di Jakarta dan Sumatera di sebut “bal- balan”. Kita tahui bahwa pedagang pakaian bekas dan banyak masyarakat ekonomi lemah sangat tergantung pada bisnis ini,” ujar Joko.

Sementara itu menurut data dari Ketua Umum Persatuan Pedagang Pakaian Bekas Seluruh Indonesia Thamrin menyebutkan jutaan masyarakat ekonomi kecil dari berbagai daerah sangat tergantung pada usaha ini.

Terlebih kata dia usaha tersebut banyak membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja, membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

“Tentunya bilamana wacana tersebut dihentikan sangat bertentangan, apalagi saat ini pemerintah sulit menyediakan lapangan kerja serta PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan akibat perlambatan ekonomi akibatnya terjadi pengangguran besar besaran di Indonesia. Jadi bilamana ini terjadi dihentikan akan bertambah tingkat pengangguran,” ujarnya.

Karena itu para pedagang pakaian bekas mempertanyakan kepedulian Presiden Jokowi mengenai wacana tersebut bilamana terjadi.

“Bilamana dihentikan dimana hati nurani Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan. Dirjen perdagangan. Betul-betul kami kecewa mana janji politik ekonomi wong cilik, ekonomi rakyat kecil. Pastinya anggota Persatuan Pedagang Pakaian Bekas Seluruh Indonesia (P3BSI) benar- benar sangat terpukul jika rencana akan dibuatkan undang undang melalui PERPRES pelarangan impor dan peredaran dan penjualan pakaian bekas diwujudkan pemerintah,” tegasnya.

Seperti kita ketahui pada saat Menteri Perdagangan dijabat Rachmat Gobel mengeluarkan wacana mengenai larangan bisnis pakian bekas, dengan alasan alasan kesehatan dan mematikan industri dalam negeri.

Alasan Menteri Perdagangan pakaian bekas dari segi kesehatan, sesuai poin a Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 berbunyi “Bahwa pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat” dikarenakan ditemukan bakteri pada pakaian bekas”.

Namun apapun alasan, lanjut Joko tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada. Menurutnya muncul undang-undang pelarangan peredaran pakaian bekas terkesan dipaksakan untuk diterbitkan Keppres tahun 2016.

Tribunnews