APBD 2016 Belum Dibahas, Klaten Terancam Sanksi

APBD 2016 Belum Dibahas, Klaten Terancam Sanksi

127

logo klatenKLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten mendesak Pemkab Klaten segera mengajukan draf sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Pasalnya hingga akhir September tahun ini, Pemkab Klaten belum mengajukannya. Sehingga dikhawatirkan Pemkab Klaten mendapatkan sanksi dari pemerintah Propinsi (Pemprov), yakni tidak diberikan hak keuangan selama enam bulan.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Klaten, Agus Riyanto. Menurutnya Pemkab Klaten harus segera mengajukan draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2016. Sebab Pemkab Klaten hanya memiliki waktu selama satu bulan untuk melakukan pembahasan.

Baca Juga :  Proyek Sekolah Satu Atap Ditarget Desember, Tapi Sekarang Baru 22%

“Kita desak Pemkab Klaten untuk segera mengajukan KUA-PPAS APBD murni 2016, karena November harus selesai pembahasannya,” tuturnya, Senin (28/9/2015).

Agus melanjutkan, mulai tahun ini Pemprov akan mengenakan sanksi kepada pemerintah daerah yang belum memiliki KUA-PPAS APBD 2016. Itu diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  Ini Semangat Juang Penderita Kanker Payudara yang Patut Diapresiasi

“Pengesahan APBD 2016 harus sudah dilaksanakan pada November mendatang. Jika melewati jadwal tersebut maka sesuai aturan ada sanksi yang harus diterima. Sanksinya tidak besar, hanya hak-hak keuangan kepala daerah dan dewan tidak dibayarkan selama enam bulan. Tapi malunya itu,” katanya.

Dani Prima

BAGIKAN