JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Aturan Gubernur Ganjar Soal Pajak Kendaraan Dinilai Setengah Hati

Aturan Gubernur Ganjar Soal Pajak Kendaraan Dinilai Setengah Hati

187
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN– Pemberlakuan aturan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dinilai setengah hati oleh kalangan masyarakat. Imbasnya, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan yang hanya berlaku untuk tunggakan denda (sanksi administrasi) itu pun masih jauh dibawah harapan.

“Ya percuma kalau hanya diputihkan dendanya saja karena kita tetap bayar pokoknya dan itu jauh lebih besar. Kalau dulu kan pemutihan itu ya semuanya dihapuskan jadi benar-benar membantu masyarakat,” ujar Joko.

Sepinya animo warga memanfaatkan pemutihan itu juga diakui oleh sejumlah petugas di UP3AD Samsat Sragen. Baur STNK Satlantas Polres Sragen, Aiptu M.Bawani mengakui jika animo pemanfaatan pemutihan kali ini memang cenderung berbeda dibanding pemutihan total yang pernah diterapkan 4 tahun lalu.

Meski demikian, hal itu tak menyurutkan sosialisasi kebijakan itu yang terus dilakukannya. Selain melalui media, sosialisasi langsung bahkan pihaknya sampai jemput bola menyosialisasikan pemutihan itu ke kelompok warga seperti di pertemuan Gapoktan di Blimbing, Sambirejo maupun ke pertemuan FMA di Desa Karangpelem, Kedawung medio pekan lalu.

“Kami berharap masyarakat tetap bisa memanfaatkan kesempatan baik ini. Meski hanya dendanya saja yang dihapuskan, setidaknya kan bisa meringankan,” urainya.

Sementara, Staff UP3AD, Kiswanto mengatakan penghapusan sanksi administrasi penunggak pajak itu mendasarkan Peraturan Gubernur No.40/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak kendaraan Bermotor 1 September 2015. Pemutihan denda administrasi itu berlaku mulai 15 September-31 Desember 2015 ini.

Berdasarkan Pergub itu, pemutihan denda itu hanya berlaku bagi keterlambatan di atas satu tahun. Misalnya yang menunggak pajak kendaraan lima tahun, maka ia akan mendapat pembebasan denda 4 tahun, sedang denda satu tahun terakhir tetap dihitung sesuai dengan bulan keterlambatan.

“Kalau pokok ketetapan pajaknya tetap membayar. Syarat-syarat pengajuan pemutihan ini sama seperti pajak biasanya. Nggak ada mekanisme khusus,” urainya.

Wardoyo

BAGIKAN