JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Baliho Molor, Panwaslu Sragen Tuding KPU Tak Profesional

Baliho Molor, Panwaslu Sragen Tuding KPU Tak Profesional

122
BAGIKAN
LANGGAR ATURAN- Baliho bergambar Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah dan Caleg DPR RI PDIP, Agustina Wiludjeng di kawasan Jembatan Garuda Sragen Kota, mendapat rekomendasi dari Panwaslu untuk ditertibkan karena dinilai melanggar aturan. Foto diambil Jumat (28/2). Wardoyo
Ilustrasi). Wardoyo

SRAGEN– Ketua KPU Sragen, Ngatmin Abbas mengatakan Alat Peraga Kampanye berujud baliho masih menunggu proses pencetakan.

Pasalnya, tender untuk pembuatan APK paslon baru mendapatkan pemenang. Diperkirakan sebelum 17 hari setelah ditetapkan pemenang tender, APK sudah bisa dipasang. Khusus untuk APK baliho ia memprediksi kemungkinan sudah dapat dipasang sekitar Kamis, 10 September 2015.

“(Baliho,red) APK baru mendapatkan pemenang. Tetapi kalau bahan kampanye sudah cetak, 1-2 hari. Senin (31/8) sudah bisa dikirim ke KPU dan akan kita distribusikan,” ujarnya, Selasa (1/9/2015).

Molornya pembuatan APK baliho itu memang sedikit di luar jadwal. Padahal usai penetapan pasangan calon (paslon), yakni 27 Agustus kemarin, APK harus segera dipasang dan didistribusikan untuk sosialisasi Pilkada.

Pemasangan baliho nantinya akan ditempatkan di 5 titik yang sudah ditentukan. Diantaranya di Alun-Alun kota, pertigaan Masaran, perempatan Gemolong, depan Kecamatan Tangen dan di Tunjungan Sambungmacan. Total anggarannya, sekitar Rp 3 miliar.

Sementara, belum siapnya APK baliho mendapat kritikan tajam dari Panwaslu. Anggota Panwaslu Divisi Penanganan dan Penindakan, Heru Cahyono menyayangkan dan menilai keterlambatan pembuatan APK itu menunjukkan kelambanan dan ketidakprofesionalan KPU dalam bekerja.

Padahal, ia mengaku Panwaslu sudah mengirimkan surat dan himbauan kepada KPU terkait proses lelang APK namun ternyata masih juga terlambat.

“Namanya lelang itu paling cepat kan satu bulan, sebelum Agustus harusnya sudah diproses lelangnya. Ini bentuk dari ketidakprofesional KPU,” sebutnya.

Molornya pemasangan APK tersebut, menurutnya jelas akan merugikan keempat pasangan calon. Karena usai ditetapkan, KPU harus segera mensosisialisasikan keempat paslon yang maju dalam Pilkada 9 Desember nanti.

“Kampanye itu 27 Agustus – 5 Desember, adalah hak paslon dan berhak disosialisasikan. Jangan dibiarkan tanpa solusi,” paparnya.

Wardoyo