JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Bawaslu Jawa Tengah Sudah Terima 24 Laporan Pelanggaran Kampanye

Bawaslu Jawa Tengah Sudah Terima 24 Laporan Pelanggaran Kampanye

91
BAGIKAN
KAMPANYE BERADAB-- Seorang warga menggunakan kostum Batik Solo Carnival bertema Gladiator membawa poster saat melakukan aksi di Kawasan Gladag, Solo, Selasa (1/4). Aksi tersebut mengajak politisi yang tengah berkampanye untuk melakukan kampanye secara beradab tanpa fitnah dan caci maki. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
KAMPANYE BERADAB– Seorang warga menggunakan kostum Batik Solo Carnival bertema Gladiator membawa poster saat melakukan aksi di Kawasan Gladag, Solo, Selasa (1/4). Aksi tersebut mengajak politisi yang tengah berkampanye untuk melakukan kampanye secara beradab tanpa fitnah dan caci maki. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

SOLO-Sejak hari pertama pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 pada 27 Agustus lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menerima sedikitnya 24 laporan pelanggaran kampanye. Jumlah tersebut tersebar di 21 kabupaten/ kota yang ikut melaksanakan pesta demokrasi tahun ini.

“Sejauh ini sudah masuk 24 laporan. Namun kebanyakan pelanggaran administratif. Sanksinya pun sebatas peringatan, tidak sampai pembatalan peserta,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah, usai berbicara dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di JawaTengah, di Hotel Sahid Jaya, Selasa (22/9/2015).

Pelanggaran adminstrasi kebanyakan terjadi pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) di luar yang dikeluarkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Termasuk penggunaan stiker branding, baik di kendaraan umum maupun mobil pribadi.

“Stiker branding itu jelas pelanggaran. Paslon (pasangan calon) boleh memproduksi stiker bahak kampanyae, yang termasuk dalam 9 item yang sudah ditentukan. Namun ukurannya hanya 10 cm x 5 cm. Itu sudah jelas dalam PKPU( Peraturan KPU) tentang Kampanye,” ungkapnya.

Pihaknya pun sudah meminta seluruh pengawas di lapangan agar memantau hal tersebut. Meski pun sanksi yang dikenakan hanya berupa sanksi administratif, namu masyarakat juga bisa mengukur tingkat kepatuhan Paslon pada regulasi yang berlaku.

Sementara soal tindak pidana money politic, Abhan mengatakan indikasitersebut diakuinya ada. Hanya saja sering kali kasus tersebut gugur karena tak terpenuhi minimal dua alat bukti.

“Misalnya ada amplop berisi uang yang diberikan warga, tetapi tidak ada ajakan untuk mencoblos. Tidak ada tanda gambar atau nomor Paslon. Kami sampaikan pada prinsipnya Panwaslu dan penegak hukum) harus cepat menindaklanjuti laporan. Bisa pakai UU Pilkada atau pidana umum,” kata dia.

Abhan menambahkan, laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu masih menunjukkan angka yang rendah. Pihaknya yakin hal itu bentuk kebehasilan dari upaya sosialisasi dan tindak preventif di masyarakat.

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Surakarta Sri Sumanta mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera menindaklanjuti munculnya stiker branding dari pasangan Anung Indro Susanto dan M Fajri (AFI). Stiker tersebut kini muncul di Angkutan Kota (Angkot) Jalur 4.

“Kami rencanakan pekan ini. Kemungkinan Rabu atau Jumat kami akan turun bersama tim gabungan untuk langsung mencopoti atribut tersebut,” terangnya.

Dini Tri Winaryani