JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Besok Batas Terakhir PKL Berjualan di Depan RS Moewardi

Besok Batas Terakhir PKL Berjualan di Depan RS Moewardi

66
BAGIKAN
Ilustrasi | dok.Joglosemar
Ilustrasi | dok.Joglosemar

SOLO-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan batas waktu kepada PKL dijalur lambat depan RSUD Dr Moewardi hingga Rabu (30/9/2015) besok. Nantinya, jika sampai batas waktu tersebut masih ada PKL yang berjualan di sepanjang jalur tersebut Satpol PP akan mengambil tindakan tegas.

Selanjutnya, para PKL diminta untuk pindah ketempat lain yang sesuai aturan, seperti di belakang Kampus UNS, Pasar Pucangsawit atau di Pasar Panggungrejo.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP, Arif Darmawan saat ditemui Joglosemar, Selasa (29/9) mengatakan, sebelumnya para PKL yang ada didepan RSUD Dr Moewardi diminta pindah pada Senin (21/9) lalu. Tetapi, para pedagang meminta waktu hingga akhir bulan.

“Memang awalnya PKL dijalur lambat depan RSUD Dr Moewardi harus pindah Senin kemarin, tetapi mereka masih minta waktu, dan kita berikan batas waktu sampai akhir bulan,” terang Arif.

Nantinya, Lanjut Arif, Pada 1 Oktober atau Kamis besok kawasan jalur lambat harus bersih dari PKL. Ditanya soal pemberian solusi untuk para pedagang, Arif mengatakan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) sudah memberikan solusi dibeberapa tempat. Seperti dikawasan belakang kampus UNS atau disejumlah pasar tradisional.

Tetapi, jika para PKL masih menginginkan untuk menempati kawasan terlarang PKL, Satpol PP pun tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Karena, untuk pentaan PKL sendiri sudah ada aturan yakni Perda nomor 3/2008 tentang penataan PKL. Yang didalamnya menjelaskan mengenai tempat-tempat yang terlarang untuk berjualan, diantaran didepan instansi pemerintahan.

“Kasus penataan PKL itu terus berulang, yang dulu kawasan depan Moewardi sebenarnya sudah bersih. Tetapi datang baru lagi, ditata lagi. Ya kita akan melarang berjualan didepan Moewardi,” katanya.

Semèntara itu, Kasi Pembinaan dan Penataan PKL DPP Didik Anggono mengungkapkan, jumlah PKL yang ada dijalur lambat depan RSUD Dr Moewardi sebanyak 27 pedagang.

Pada beberapa kesempatan sosialisasi DPP juga sudah memberikan kelonggaran kepada pedagang. Termasuk memberikan alternatif tempt berjualan selain dijalur lambat.

“Mereka mintanya diperbolehkan berjualan diaitu (depan Moewardi), tetapi karena kawasan itu terlarang ya kita tidak boleh. Kita sudah berikan tempat alternatif lain,” katanya.

Untuk menjaga agar kawasan tidak lagi digunakan untuk berjualan, DPP akan berkoordinasi dengan Satpol untuk menyiagakan petugasnya.

Ari Purnomo