JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Budi Suharto: PNS Pemkot Solo Wajib Ikut Tes Narkoba

Budi Suharto: PNS Pemkot Solo Wajib Ikut Tes Narkoba

102
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SOLO-Setelah melakukan tes kebugaran kepada lebih kurang 900 pejabat struktural, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana melakukan tes lagi. Kali ini, Pemkot akan mengadakan tes narkoba kepada jajarannya. Rencana ini sebagaimana disampaikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Surakart Budi Suharto kepada Joglosemar , Minggu (20/9/2015).

Budi menilai, kinerja seorang pegawai negeri harus benar-benar bagus. Karena berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, selain kebugarannya PNS juga harus bersih dari obat-obatan terlarang atau narkoba.

“Iya nanti kita juga berencana mengadakan tes narkoba juga kepada PNS,” terang Budi.

Budi mengatakan, selama ini Pemkot memang belum pernah menggelar tes Narkoba kepada para PNS. Dan tidak ada salahnya jika sesekali Pemkot mengadakan tes Narkoba. Hal ini ditujukan agar para PNS yang bekerja dilingkup Pemerintahan Kota Surakarta benar-benar bersih dari Narkoba.

Budi pun tidak akan menutup-nutupi ada atau tidaknya PNS yang terlibat atau menggunakan Narkoba. Menurutnya, secara psikologis, seseorang yang menggunakan narkoba sudah terlihat. Sehingga, siapa yang menggunakannya pasti bisa diketahui.

“Selama ini memang belum pernah (ada tes narkoba), kalau seseorang menggunakannya (Narkoba) itu pasti sudah bisa dilihat,” katanya.

Tetapi, saat ditanya kapan tes narkoba kepada PNS akan diadakan Budi belum bisa memastikannya. Karena, untuk pengetesan ini Pemkot juga harus menggandeng sejunlah pihak terkait, seperti kepolisian. Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS yang terbukti mengonsumsi Narkoba pun, Budi mengatakan hal itu bukan masuk kewenangan Pemkot.

Melainkan, sudah masuk ranahnya kepolisian. Sehingga, jika nanti ditemukan ada yang terbukti, Pemkot akan menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian.

“Kalau untuk penanganannya itu sudah masuk ranahnya kepolisian, Pemkot menyerahkan sepenuhnya. Karena itu bukan masuk dalam kedisiplinan PNS, jadi Pemkot tidak bisa memberikan sanksi,” tandas Budi.

Ari Purnomo