Dianggap Ganggu Irigasi, Warga Karangpandan Tolak Pembuatan Saluran Air PDAM

Dianggap Ganggu Irigasi, Warga Karangpandan Tolak Pembuatan Saluran Air PDAM

126
Sejumlah Warga Saat melakukan aksi penghentian terhadap proyek penamabahan saluran PDAM di daerah Karang, Karangpandan, Karanganyar.  Foto: Rudi Hartono
Sejumlah Warga Saat melakukan aksi penghentian terhadap proyek penamabahan saluran PDAM di daerah Karang, Karangpandan, Karanganyar. Foto: Rudi Hartono

KARANGANYAR – Pembangunan saluran oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Karang, Karangpandan, Karanganyar, Selasa (8/9) terpaksa dihentikan.

Penghentian pelaksanaan proyek yang diketahui berasal langsung dari Pemerintah Pusat tersebut dihentikan lantaran warga setempat merasa dirugikan.

Lantaran dengan adanya proyek tersebut, warga merasa saluran irigasi persawahan yang seharusnya untuk pertanian warga, akan habis untuk keperluan saluran PDAM.

Kepala Desa Karang, Amlisa, mengatakan pembangunan saluran PDAM sepanjang 7 meter yang dipasang mulai dari kelurahan Salam ke kampung Tohkuning, Karang, Karangpandan tersebut saat ini dihentikan sementara.

Karena permintaan dari sejumlah warga masyarakat yang sebelumnya sempat mengeluh kepada pemerintah desa, terkait dengan kurangnya irigasi pada lahan persawahan mereka.

“Ya gimana lagi mas, sementara waktu dihentikan, karena banyak petani yang mengeluh kalau mereka kesusahan air untuk lahan pertaniannya. Lha wong tidak dipasang saluran PDAM saja airnya susah, apalagi ini dipasang saluran PDAM 4 dim,” kata Amlisa.

Disisi lain, mengetahui hal tersebut sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar dari Komisi B, Selasa (8/9/2015) siang langsung mendatangi lokasi proyek pembangunan saluran PDAM tersebut.

Menurut Sekretaris Komisi B Joko Pramono, saat dihubungi Joglosemar mengatakan, memang seharusnya proyek tersebut untuk sementara waktu dihentikan lantaran adanya protes dari sejumlah warga yang merasa resah dengan adanya proyek itu.

“Ya kalau itu permintaan dari warga masyarakat minta dihentikan. Ya itu harus dihentikan, karena mereka (warga –red) tidak menghendaki,” kata Joko. mewakilai Ketua Komis B DRPD Karanganyar Tony Hatmoko.

Joko menuturkan, setelah ia bertemu dengan warga masyarakat, dan pemerintah desa setempat, pihak dari DPRD bakal menggelar pertemuan di DPRD antara pihak dari petani, pemerintah desa, dan pihak dari PDAM. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

“Secepatnya kita akan melakukan pertemuan dengan PDAM dan petani untuk duduk bersama memecahkan persoalan tersebut, nanti akan kita jadwalkan,” kata Joko.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Lawu, Karanganyar Suroso, sampai berita ini ditulis belum dapat dikonfirmasi terkait dengan adanya kejadian tersebut.

Rudi Hartono

BAGIKAN