Dinas Koperasi Kota Solo Cari Solusi Penyaluran Hibah Usaha Mikro Kecil Menengah

Dinas Koperasi Kota Solo Cari Solusi Penyaluran Hibah Usaha Mikro Kecil Menengah

85
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan

SOLO-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Kota Surakarta tengah mencari solusi untuk menyalurkan hibah bagi rintisan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penerima hibah dan bantuan sosial harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

“Untuk tahun ini masih bisa kami salurkan hibah untuk peserta pelatihan. Bentuknya berupa bantuan peralatan dan modal. Namun, untuk tahun depan kami juga masih cari alternatif penyalurannya,” kata Kepala Dinkop UMKM Nur Haryani.

Pada Tahun Anggaran 2015 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk pelatihan. Saat ini dia tengah mencari alternatif badan hukum yang bisa dimanfaatkan untuk penyaluran program.

“Alternatifnya lewat koperasi, yang kami nilai lebih mudah ketimbang yayasan. Namun, kami berharap koperasi ini benar-benar bisa bertahan. Jadi tidak hanya untuk menerima bantuan sesaat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Proyek Kabel Bawah Tanah PLN Area Solo Ditarget Kelar Tahun Ini

Penyaluran lewat kopoerasi juga mensyaratkan seluruh peserta pelatihan merupakan anggota koperasi terebut. Hal itu pernah dicoba lewat Koperasi Serba Usaha (KSU) di salah satu kelurahan. Pelatihan yang dipilih adalah bidang konveksi.

“Kami coba pelatihan dari hulu ke hilir. Jadi, jadi ada yang dilatih membuat pola, membuat desain, memasang kancing dan lainnya. Di koperasi itu bantuan alatnya pun beragam, sesuai ketrampilan. Bahkan ada yang siap menampung hasilnya,” kata dia.

Diakuinya, ajakan membentuk dan menjalankan kooperasi yang sehat di masyarakat tidak mudah. Biasanya, masyarakat enggan repot untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Ketua Komisi III Honda Hendarto mengatakan, adanya regulasi tersebut memunculkan masalah baru pada pemerintah daerah. Dia pun sepakat, tak mudah membentuk sebuah koperasi. apalagi jika tujuannya hanya untuk mengejar anggaran pelatihan di wilayah tersebut.

Baca Juga :  Reaksi DPRD Sragen Mendengar Banyak Ibu Melahirkan di Jalan Gilirejo Baru

“Bikin yayasan atau koperasi juga tak mudah. Bahkan mereka harus keluar biaya untuk melengkapi syarat-syarat pendirian. Mungki bisa diarahkan penyaluranny lewat LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga),” kata dia.

Menurutnya, dua lembaga tersebut termasuk badan hukum karena dibentuk undang-undang. Hanya saja, pelaksanan pelatihan harus terfokus di kelurahan tertentu, menyesuaika basis lembaga tersebut.

Namun cara itu pun tak mudah, karena belum tentu warga di kelurahan itu berminat dengan jenis pelatihan yang ditawarkan. Padahal, dalam satu kali latihan minimal diikuti 20 peserta.

Dini Tri Winaryani

BAGIKAN