Dinilai Berprestasi, Fraksi PDIP Tolak Budi Waseso Dilengserkan

Dinilai Berprestasi, Fraksi PDIP Tolak Budi Waseso Dilengserkan

82
Bantah Pencopotan Jabatan Kepala Bareskrim Polri. Komjen Pol Budi Waseso mengacungkan Ibu jari usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemberitaan tentang pencopotan jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9). Dalam keterangannya Budi Waseso membantah berita tersebut. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Bantah Pencopotan Jabatan Kepala Bareskrim Polri. Komjen Pol Budi Waseso mengacungkan Ibu jari usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemberitaan tentang pencopotan jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9). Dalam keterangannya Budi Waseso membantah berita tersebut. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

JAKARTA– Fraksi PDIP di DPR RI menolak pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, dengan alasan yang bersangkutan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami menolak pencopotan Budi Waseso. Fraksi PDIP menganggap Komjen Budi Waseso telah menunjukkan kinerja yang baik, lugas, tegas dalam melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi,” kata anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Masinton bersama anggota Fraksi PDI-P Dwi Ria Latifa dalam jumpa pers yang digelar di ruang fraksi PDI Perjuangan, Gedung Nusantara I, Jakarta.

Masinton menegaskan pihaknya menolak intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun terkait penegak yang mengungkap skandal korupsi di berbagai instansi serta BUMN.

Baca Juga :  Kepedulian Sido Muncul untuk Pariwisata, Jadikan Rawa Pening Destinasi Wisata Dunia

Dia melihat saat ini sejumlah kasus yang disidik Mabes Polri seperti TPPI, penimbunan daging Sapi, Pelindo serta Pertamina Foundation harus terus dilakukan dalam upaya penegakan hukum.

“Dalam hal ini tidak boleh ada intervensi kekuasaan atau kekuatan,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, apabila pencopotan itu benar terjadi, maka hal tersebut menjadi preseden buruk, khususnya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia menilai Budi Waseso telah bekerja mendukung pemerintahan yang bersih serta mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang bersih.

“Kami minta komisi III memanggil Kapolri untuk menjelaskan proses pencopotan kalau ada,” katanya.

Masinton menilai seharusnya ukuran pencopotan Budi Waseso berdasarkan tolok ukur kinerja bukan kekuasaan atau kekuataan apapun. Menurut dia, Wanjakti Polri merupakan pihak yang berwenang memberikan penilaian dalam hal kinerja personel Polri.

Baca Juga :  Bawa Lari Enam Sapi dan Tipu Belasan Peternak di Tanon, Polres Sragen Kejar Sindikat Ini

“Ini akan jadi preseden buruk karena nanti penegak hukum enggan melakukan pemberantasan korupsi karena takut dicopot oleh kekuasaan atau kekuatan tertentu,” ujarnya.

Dia menegaskan PDIP bukan membela orang perorang namun sistem penegakan hukum, agar orang yang ditugasi melakukan kerja mengungkap skandal korupsi tidak khawatir dicopot karena intervensi.

Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Dwi Ria Latifa menilai janggal bila terjadi pencopotan Budi Waseso terutama terdapat pejabat yang menghubungi menteri dengan terkesan mengancam.

Dia juga meminta tidak ada lagi kejadian di mana pejabat kebal terhadap hukum bahkan menteri juga ikut campur dengan menelpon aparat penegak hukum.

Antara | Imam Budilaksono

BAGIKAN