DPRD Klaten Garap Raperda Perhubungan Angkutan Darat

DPRD Klaten Garap Raperda Perhubungan Angkutan Darat

109

logo klatenKLATEN – Semakin padatnya arus lalu lintas di Klaten harus diantispasi agar tidak semrawut dan menjadi potensi kemacetan. Bila sampai terjadi kemacetan terutama pada armada distribusi barang, maka akan terjadi penumpukan waktu yang pada akhirnya memicu ekonomi biaya tinggi.

Oleh karena itu, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Klaten kembali menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pembahasan difokuskan pada angkutan darat, karena Klaten tidak mempunyai potensi angkutan udara dan laut.

”Kalau lalu lintas sampai berhenti, maka akan terjadi ekonomi tinggi akibat waktu yang terbuang di perjalanan. Semua itu yang akan dirugikan masyarakat, karena kerugiannya akan ditimpakan kepada masyarakat pada kenaikan nilai jual barang,” kata Ketua Balegda DPRD Klaten, Sunarto, Minggu (27/9/2015).

Untuk itu, Sunarto menjelaskan, harus dibuat aturan hukum yang akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan perhubungan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang merupakan alat bantu lancarnya lalu lintas. Begitu juga dengan pembuatan rambu kejut untuk kewaspadaan pengguna jalan pada ancaman kecelakaan.

”Pengguna jalan berhenti untuk bertanya arah yang bernar, itu sudah merupakan kehilangan waktu. Semua itu, bisa diatasi dengan rambu-rambu dan penunjuk arah yang memadai. Rambu sangat penting, apalagi ke depan Klaten akan dikembangkan menjadi kota tujuan wisata,”urainya.

Nantinya, kebutuhan sarana dan perlengkapan penyelenggaraan perhubungan, serta pendanaan akan dikaji oleh SKPD terkait. Sunarto mencontohkan, pemindahan terminal ke Buntalan yang sudah mulai berfungsi baik bagi penyelenggaraan angkutan darat, karena bisa mengurangi gangguan keluar masuk bus ke terminal.

”Di perempatan RSI, sering digunakan ambulan membawa pasien darurat padahal di sana diatur dengan traffict light, begitu juga di perempatan Tegalyoso. Kawasan rawan macet seperti perempatan Bendogantungan juga harus dicarikan solusi, apa mungkin butuh fly over dan lainnya,”imbuhnya

Dalam pembahasan nantinya, Balegda DPRD Klaten mengandeng tim LPPM UNS yang membantu menyusun naskah. Diharapkan, Raperda bisa cepat selesai, sehingga dapat diserahkan ke DPRD akan dibahas oleh Pansus.

Dani Prima

BAGIKAN