JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Eksekusi Sriwedari Ditunda

Eksekusi Sriwedari Ditunda

137
BAGIKAN
Gapura Sriwedari
Gapura Sriwedari

SOLO- Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menunda eksekusi lahan Sriwedari dan memberikan kelonggaran pihak yang terlibat untuk bermusyawarah. Mereka akan kembali dipanggil dan dipertemukan lagi 13 Oktober mendatang dengan agenda membicarakan eksekusi lahan Sriwedari yang menjadi sengketa tersebut.

Dalam aanmaning ini hadir Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta diwakili oleh Kepala Bagain (Kabag) Hukum dan HAM, Kinkin Sultanul Hakim, Tim Kuasa Hukum Pemkot, Susiyanti, Ketua Komite Museum Radya Pustaka, Purnomo Subagyo, Perwakilan Keraton Kasunanan Surakarta, KGPH Puger, maupun ahli waris yang diwakili Kuasa Hukumnya, Anwar Rahman. Yang mana untuk pertemuan dilakukan secara tertutup.

“Untuk aanmaning hari ini diundur dan akan dipanggil lagi 13 Oktober nanti. Perjuangan masih panjang, dan kami tetap menolak serta mengajukan penundaan eksekusi lahan Sriwedari ini dengan beberapa bukti baru,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim, Selasa (29/9).

Menurutnya, dengan penundaan ini Pemkot menyambut baik dan akan dipakai untuk membuat strategi dalam pertemuan pekan depan dan sekaligus mengumpulkan energi. Pemkot akan tetap berjuang agar Sriwedari tetap menjadi ruang publik dan dukungan beberapa pihak secara psikologis membantu dalam persoalan ini.

“Hasil ini akan sampaikan ke PJ Walikota dan dari PN minta agar Walikota dan ahli waris datang. Kami optimistis bisa menang dengan adanya bukti-bukti baru yang dikumpulkan,” kata dia.

Kuasa Hukum Ahli Waris, Anwar Rahman mengatakan pihaknya menunggu penawaran langkah dari Pemkot mengenai penundaan eksekusi lahan Sriwedari ini. Dari ahli waris sebenarnya sudah menawarkan pertemuan dengan Pemkot guna membahas masalah ini, namun selalu gagal.

“Ahli waris sudah punya kekuatan hukum, justru pihak tergugat yang mencoba menawarkan mediasi. Penundaan ini untuk mencari solusi eksekusi yang terbaik,” ungkapnya.

Lanjut dia, mengenai aanmaning ini merupakan proses hukum sebelum eksekusi. Bahkan ahli waris siap membantu Pemkot melakukan pengosongan lahan Sriwedari, yang jelas bukan melakukan pembongkaran.

“Pemkot harus menghormati putusan pengadilan, upaya PK yang dilakukan Pemkot bukan alasan untuk penundaan eksekusi. Ahli waris siap membantu,“ imbuhnya.

Sementara itu Ketua PN Surakarta, Amin Sutikno menyatakan meminta agar semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini untu melakukan mediasi. Tadi ada usulan dari pihak keraton adanya perundingan mediasi sebelum eksekusi dijalankan.

“Kami beri waktu dua pekan dan pada 13 oktober mereka akan kami panggil lagi,” pungkas dia.

Ari Welianto