JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Golkar Kubu Agung Laksono Tuduh Pengurus DPD II Golkar Solo Terima Gratifikasi...

Golkar Kubu Agung Laksono Tuduh Pengurus DPD II Golkar Solo Terima Gratifikasi Pilkada

55
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SOLO- Partai Golongan Karya (Golkar) Kubu Agung Laksono (AL) menuding adanya indikasi pemberian mahar kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar pimpinan Atik Wahyuningsih untuk pencalonan Anung Indro Susanto dan M Fajri (AFI).

Mahar politik yang diberikan dalam bentuk dana operasional partai itu nilainya mencapai Rp 800 juta.

Hal tersebut merupakan temuan Tim Investigasi bentukan Ketua DPD II Golkar Kubu AL, Bandung Joko Suryono. Temuan tersebut didasarkan dari data primer, yaitu pihak-pihak yang ikut dalam sejumlah rapat pleno yang dipimpin Atik.

“Ada pengakuan diterimanya dana operasional partai dari salah satu pasangan calon (Paslon) Pilkada 2015. Nilainya Rp 200 juta per kursi. Dana tersebut diberikan dalam tiga tahap,” kata Bandung, kemarin.

Karena Golkar memiliki empat kursi di DPRD, maka partai berlambang pohon beringin itu menerima total Rp 800 juta. Bandung menambahkan, dana operasional partai itu justru tak digunakan sebagaimana mestinya. Uang itu diduga malah dialirkan untuk tujuh fungsionaris Golkar.

“Ada yang memilih mengembalikan, ada pula yang tidak. Jika Anggota DPRD ikut menerima aliran dana itu berarti termasuk menerima gratifikasi. Sementara pengurus nonDPRD yang menerima, berarti masuk dalam tindak penggelapan,” kata dia.

Bandung mengemukakan, berdasar temuan serta hasil investigasi tersebut, tim merekomendasikan empat hal. Pertama, melakukan pelaporan atau adanya upaya hukum lanjutan.

Kedua, pembentukan tim investigasi lanjutan untuk menemukan bukti konkret. Ketiga, tim merekomendasikan untuk melakukan mediasi antara kedua kubu. Keempat, menempuh upaya hukum perdata atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara Ketua DPD II Golkar Kota Surakarta (Kubu Aburizal Bakrie), Atik Wahyuningsih belum bisa diminta konfirmasi terkait hal tersebut. Konfirmasi justru diperoleh dari Sekretaris DPD II, Djaswadi.

“Saya malah nggak tahu soal itu. Nggak tahu kalau dengan ketua bagaimana. Sepengetahuan saya tidak ada. Mungkin karena posisi kami sebagai partai pendukung,” kata dia.

Dini Tri Winaryani