JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Hari Ini Anung Resmi Dipensiun

Hari Ini Anung Resmi Dipensiun

55
BAGIKAN
Anung Indro Susanto | Foto: soloblitz.co.id
Anung Indro Susanto | Foto: soloblitz.co.id

SOLO– Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A dan KB) Kota Surakarta Anung Indro Susanto resmi diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai Selasa (1/9/2015).

Hal ini menyusul turunnya Surat Keputusan (SK) pensiun dini dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 31 Agustus lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hari Prihatno mengungkapkan, SK pensiun dini ini sesuai dengan pengajuan Anung yakni 1 September. Dan ini juga sudah sesuai dengan janji BKN yang akan menyelesaikan proses pensiun dini Anung sebelum 1 September. Meskipun, BKD sendiri belum mengambil SK tersebut ke BKN.

“Kita sudah mendapatkan informasi dari BKN kalau pengajuan pensiun dini Anung sudah disetujui pada 31 Agustus kemarin, tetapi SK tersebut baru akan kita ambil Kamis (3/9) besok,” terang Hari saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Selasa (1/9/2015).

Hari menambahkan, dengan distujuinya pensiun dini otomatis mulai 1 September Anung sudah tidak berdinas lagi sebagai PNS di kantor Bapermas P3A dan KB.

Seperti pensiun lainnya, Anung juga akan mendapatkan haknya sebagai seorang mantan PNS. Mulai uang pensiun, tabungan PNS, tabungan perumahan. Hanya saja, Anung tidak akan mendapatkan penghargaan seperti PNS yang pensiun sesuai umur.

“Tetapi yang bersangkutan tidak akan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat seperti PNS yang pensiun sesuai usia. Jadi untuk golongannya tetap IVC tidak bisa naik menjadi IVD,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Mutasi Pegawai BKD Dwi Ariyanto mengatakan, proses pengajuan pensiun dini Anung ini merupakan proses yang paling cepat. Karena, waktu yang diperlukan tidak lebih dari satu bulan. Padahal, rata-rata pengajuan pensiun dini akan memakan waktu lebih dari satu atau bahkan tiga bulan.

“Untuk masa berlaku pensiun tetap akan mengacu pada tanggal pengajuan yakni 1 September, kecuali kalau ada permintaan dari yang bersangkutan,” ungkap Dwi saat mendampingi Kepala BKD.

Ari Purnomo