JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Hingga Kini, Dana Desa di Mungkid Magelang Belum Ditransfer

Hingga Kini, Dana Desa di Mungkid Magelang Belum Ditransfer

111
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan

MAGELANG – Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang mempertanyakan belum ditransfernya dana desa ke rekening pemerintah desa untuk tahap kedua dan ketiga.

Selain belum ditransfer, perangkat desa juga mengeluhkan sulitnya mencairkan dana desa tahap pertama.

“Sesuai UU Desa, transfer dana desa dari rekening kas daerah ke rekening desa maksimal dua minggu setelah diterima. Ini juga sudah menjelang akhir tahun,” kata Kepala Desa Ambartawang, Muhammad Anas, akhir pekan lalu.

Anas menyebut, dari 16 desa di Kecamatan Mungkid, baru tiga desa yang menerima dana desa tahap pertama. Kemudian, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) baru dua desa yang dicairkan.

Sedangkan pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak retribusi belum diberikan sama sekali.

”Padahal kita semua sudah melengkapi persyaratan berupa APBDes,” katanya.

Selain persoalan belum ditransfer, persoalan lain juga muncul terkait pencairan. Padahal, beberapa waktu lalu muncul SKB Mendagri, Menteri Desa dan Menteri Keuangan yang menyederhanakan proses pencairan.

Namun, kata Anas, pada praktiknya Pemkab Magelang justru membuat peraturan improvisasi yang bernama sistem LS dimana pencairan bisa dilakukan setelah ditukar laporan pertanggung jawaban.

Sistem LS ini, kata Anas, menurut Permendagri diberlakukan untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) ke Pemerintah Desa.

”Jadi di sini menabrak peraturan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Sekretaris Desa Pagersari, Eva Dwiharyadi, mengaku kebingungan hendak mencairkan dana desa. Sehingga, banyak rencana yang sudah disusun belum terlaksana.

Hal serupa juga dirasakan oleh perangkat Desa Ambartawang, Dewi Ariani, yang mengaku kesulitan dalam menunjuk TPK di wilayahnya.

“Hal ini, mengingat anggaran yang belum ada hingga saat ini. Bagaimana menunjuk PPK kalau tidak ada jaminan uang di rekening desa. Padahal mereka (TPK) butuh jaminan ada anggaran untuk menyelesaikan kegiatan,” ujarnya.

Tribunjogja | Agung Ismiyanto

BAGIKAN