JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Indonesia Butuh Lembaga Verifikasi Lukisan, Ini Alasannya

Indonesia Butuh Lembaga Verifikasi Lukisan, Ini Alasannya

47
BAGIKAN
Hasil restorasi lukisan Raden Saleh "Penangkapan Pangeran Diponegoro" dipamerkan di "Aku Diponegoro" di Galeri Nasional Indonesia. (ANTARA News/ Nanien Yuniar)
Hasil restorasi lukisan Raden Saleh “Penangkapan Pangeran Diponegoro” dipamerkan di “Aku Diponegoro” di Galeri Nasional Indonesia. (ANTARA News/ Nanien Yuniar)

JAKARTA – Para pelaku seni khawatir maraknya pemalsuan lukisan tidak hanya mencederai hak para seniman dan ahli waris mereka, tapi juga menodai sejarah seni rupa yang akan menjadi acuan bagi generasi mendatang.

Kekhawatiran itu membuat Perkumpulan Pencinta Seni Rupa Indonesia (PPSI) berusaha membendung peredaran lukisan palsu dengan upaya penyadaran.

Kurator dan penulis buku sejarah seni rupa Aminudin TH Siregar menjelaskan mengenali lukisan palsu membutuhkan keahlian dan pengetahuan, termasuk di antaranya keahlian mengenai teknik melukis; pengetahuan mengenai karya-karya seni rupa dan kroniknya; serta pemahaman sejarah seni rupa.

“Dan kadang lebih susah membuktikan yang asli dari pada yang palsu,” katanya.

Sementara di Indonesia, sampai sekarang belum ada lembaga khusus yang bisa membantu memeriksa dan memverifikasi keaslian lukisan dan karya seni rupa yang lain.

“Kita butuh lembaga verifikasi yang dipegang oleh orang-orang profesional, orang-orang yang disumpah, orang-orang yang diseleksi ketat,” kata Jean Couteau, penulis seni asal Prancis yang tinggal di Bali.

“Butuh lembaga akreditasi yang efisien dan lebih lengkap, yang dikelola oleh orang-orang netral, yang dianggap total netral,” katanya.

Menurut dia, lembaga verifikasi lukisan tersebut harus meliputi para ahli yang memahami sejarah seni dan detail riwayat seniman beserta lingkungannya.

Lembaga itu juga harus memiliki laboratorium forensik lengkap dengan peralatan-peralatan pendukung ultra-modern.

“Ini mungkin bisa dikembangkan di universitas. Tapi lembaga itu bisa berada di bawah kepolisian,” kata Couteau.

Pemerintah, kata dia, bisa membentuk lembaga itu di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan membangun laboratorium-laboratorium forensik pendukungnya di universitas-universitas.

Para pelaku seni dan kolektor yang biasa mengeluarkan ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah untuk membeli lukisan pun, menurut dia, bisa membentuknya bersama-sama.

Selain pusat penelitian dan lembaga verifikasi, Aminudin menekankan, penyusunan buku sejarah seni rupa yang komprehensif, yang bisa menjadi acuan dalam memeriksa keaslian lukisan, juga sangat penting.

Kurator museum dan pemilik balai lelang Sidharta Auctioneer, Amir Sidharta, mengatakan tingginya permintaan karya pelukis-pelukis ternama membuat pemalsuan lukisan marak.

Maryati | Antara