Inspektorat Pemkab Sragen Telusuri Kebenaran Kasus Perselingkuhan Kadus Cangkol

Inspektorat Pemkab Sragen Telusuri Kebenaran Kasus Perselingkuhan Kadus Cangkol

294
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN– Inspektorat kabupaten Sragen langsung bergerak untuk menindaklanjuti kasus Kadus di Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh berinisial SUY (35) yang dilaporkan telah menyelingkuhi dan menghamili warganya, janda berinisial TA (39). Guna mengusut tuntas kasus tersebut, tim khusus (timsus) langsung diterjunkan untuk menelisik dan mengklarifikasi ke Cangkol, Selasa (1/9/2015).

Penegasan itu disampaikan Inspektur Inspektorat kabupaten Sragen, Suharto kepada Joglosemar. Ia menyampaikan setelah menerima laporan dari warga melalui Pemdes dan camat, pihaknya kemarin sudah menunjuk tim khusus dan diterjunkan ke Desa Cangkol.

Tim beranggotakan lima personel, ditugaskan untuk menggali keterangan serta mengklarifikasi terkait laporan asusila yang menjerat Kadus SUY. Selain mengkroscek ke pihak-pihak yang dilaporkan, tim juga akan mengecek ke warga dan lingkungan sekitar termasuk ke Pemdes.

Baca Juga :  Avanza Rombongan Mahasiswa Duel Dengan Bus Gandhos di Sragen, Ini Daftar Korbannya

“Hari ini tadi kita bentuk tim dan langsung kita terjunkan ke sana (Desa Cangkol). Ada lima orang yang kita tugaskan,” ujarnya.

Suharto menjelaskan hasil pengecekan di lapangan itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berkas acara pemeriksaan (BAP) serta melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Setelah itu, tim baru akan menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan guna diklarifikasi secara resmi.

Hasil klarifikasi itulah yang nantinya akan dijadikan bahan untuk dilakukan gelar perkara guna mengambil kesimpulan sekaligus menentukan rekomendasi sanksinya. Disinggung soal sanksi, menurutnya secara etika, aparat yang terlibat dan terbukti melakukan tindak asusila sampai menghamili warga, mestinya memang pantas disanksi berat.

Baca Juga :  Duh, Tiap Bulan Ada 2 Ibu Rumah Tangga di Sragen Yang Terjangkit AIDS. Ini Penyebabnya..

Sebab selain melanggar sumpah jabatan, tindakan itu juga dinilai sudah mencoreng citra aparat pemerintah yang seharusnya menjaga martabatnya sebagai teladan masyarakat.

“Akan tetapi kendalanya mengacu Perda No.15/2006 pemberian sanksi tidak serta merta bisa langsung sanksi berat. Tapi ada mekanismenya dari sanksi teguran dulu, kemudian peringatan tertulis, skorsing hingga pemecatan,” jelasnya.

Wardoyo

BAGIKAN