JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Jokowi Mengaku Emoh Didikte Investor Kereta Cepat

Jokowi Mengaku Emoh Didikte Investor Kereta Cepat

52
Joko Widodo | Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Joko Widodo | Foto: Antara/Yudhi Mahatma

DOHA – Presiden Joko Widodo menegaskan investasi kereta cepat memerlukan penghitungan yang tepat. Pemerintah saat ini masih menunggu investor yang mampu.

“Kalau ada yang berinvestasi apapun akan saya berikan silahkan, misalkan kereta cepat, siapa bilang di-cancel,” kata Presiden saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Qatar, di Kedutaan Besar RI di Doha, Senin (14/9/2015) malam waktu setempat.

Presiden mengatakan kebutuhan pembangunan kereta cepat mencapai Rp70 triliun sampai Rp80 triliun membuat pemerintah memilih proyek tersebut ditangani secara bisnis to bisnis.

“Kalau dari APBN 70-80 triliun rupiah lebih baik buat waduk. Kalau investor mau silahkan tapi berikan hitungan yang benar, misalkan berapa investasinya, dijoin dengan BUMN mau tidak, peralatannya pakai dalam negeri atau bawa dari sana. Tiket bisa naik atau tidak, kalau clear silahkan, hitungan harus dijelaskan,” kata Presiden.

Pemerintah telah memutuskan terkait pembangunan kereta cepat, ada tiga poin yang ditekankan yaitu tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan jaminan negara dan yang ketiga adalah jenis kerja sama bisnis to bisnis.

“Saya menunggu hitung-hitungannya kalau pas silahkan jalan, bukan dibatalkan, siapa yang bilang dibatalkan,” tegas Presiden.

Presiden juga mengatakan pemerintah tidak mau didikte oleh investor. 

Panca Hari Prabowo | Antara

BAGIKAN