JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kasus Sriwedari, Gusti Puger: Jangan Sampai Ada yang Terampas Haknya

Kasus Sriwedari, Gusti Puger: Jangan Sampai Ada yang Terampas Haknya

141
BAGIKAN
Gapura Sriwedari
Gapura Sriwedari

SOLO– Menanggapi polemik eksekusi tanah Sriwedari, pihak Keraton Surakarta memilih netral. Hal tersebut ditegaskan Wakil Raja Keraton Surakarta, Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger. Gusti Puger, begitu dia biasa disapa menegaskan bahwa untuk kasus Sriwedari, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya penegakkan hukum sesuai perundangan yang berlaku.

“Kasus tersebut sudah sampai ke Mahkamah Agung, jadi kurang apa lagi? Kok masih dibuat polemik? Siapapun harusnya menghormati putusan hukum yang ada, termasuk Keraton Surakarta begitu pula warga masyarakat,” tegas Gusti Puger, Minggu (27/9/2015).

Dirinya enggan menanggapi, terkait adanya anggapan Keraton Surakarta punya kepentingan khusus jika nanti Sriwedari sudah dieksekusi ahli waris.

“Kepentingan apa? Sudahlah, jangan hanya percaya jarene atau katanya. Yang terpenting kita saling menghormati hak hukum masing-masing di negara hukum ini. Jangan ada yang dirampas haknya, dan dirugikan. Sudah itu saja,” ujar Gusti Puger.

Sementara itu, Bambang “Pringkil” Wirawan, pengamat budaya asal Purwonegaran meminta masyarakat Solo jangan mudah terprovokasi informasi yang tidak jelas, dan hanya bersifat kabar burung. Mengingat tahun ini adalah tahun politik, dimana segala sesuatu bisa dipolitisir untuk kepentingan segelintir pihak.

“Jika mau membela Sriwedari, ya harus sesuai porsinya. Jangan main hantam saja, tapi cermati juga fakta hukumnya. Karena jika salah langkah, maka justru akan merugikan kepentingan kota Solo sebagai kota budaya itu sendiri,” ucapnya.

Dirinya juga tak sepakat jika ada aksi turun ke jalan, untuk mempertahankan Sriwedari. Menurutnya hal tersebut tidak tepat sasaran, dan justru rentan ditunggangi kepentingan politik praktis.

“Lha mau mendemo siapa? Perjalanan kasus sudah sampai Mahkamah Agung. Dicermati saja ada yang melenceng tidak dalam putusan hukum tersebut, jika ada ya mari silakan tempuh jalur hukum yang ada,” bebernya.

Deniawan Tommy Chandra Wijaya