JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kemendagri: Tukar Guling Tanah Kas Desa Bisa Berujung Pidana Jika Langgar Prosedur

Kemendagri: Tukar Guling Tanah Kas Desa Bisa Berujung Pidana Jika Langgar Prosedur

2643
AMANKAN ASET - Warga Desa Sabrang, Delanggu, memasang patok di tanah kas desa di Desa Dukuh, Delanggu, Rabu (24/4). Pemasangan patok tersebut dilakukan untuk mengamankan aset Desa Sabrang. Joglosemar/Angga Purnama
Ilustrasi: dok Joglosemar

SRAGEN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan proses tukar guling tanah kas desa harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan melalui proses yang sudah digariskan.

Jika tidak memenuhi ketentuan dan nekat dipaksakan atas kehendak perorangan, maka akan berhadapan dengan sanksi pidana.

Penegasan itu disampaikan Kasubdit Kekayaan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Ida Aryani, Senin (28/9/2015).

Hal itu dilontarkannya menyikapi polemik indikasi penyerobotan tanah kas desa oleh mantan Kades Karanganyar, Endah Umi Setiyani (Yeni) yang belakangan memantik gelombang protes warga dan Pemdes.

Ida mengungkapkan tukar guling tanah kas hanya dapat dilakukan sepanjang untuk kepentingan umum dan tidak diperkenankan apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu tanah pengganti yang ditukar guling nilainya juga harus lebih baik atau menguntungkan.

Lantas, jika tanah yang ditukar guling adalah sawah, maka kepentingannya harus untuk umum dan tanah penggantinya juga di desa setempat.

Ia juga menegaskan proses tukar guling bisa tidak terlaksana apabila ada warga yang tidak setuju.

“Kalau nekat tukar guling yang tidak sesuai kaidah yang berlaku, sanksinya juga tidak main-main. Bisa dipidana,” paparnya saat dihubungi.

Wardoyo

BAGIKAN