JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Kepolisian dan Kejaksaan Sragen Wejang 103 Kepala Sekolah yang Terima Dana Alokasi...

Kepolisian dan Kejaksaan Sragen Wejang 103 Kepala Sekolah yang Terima Dana Alokasi Khusus

138
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SRAGEN- Dua institusi penegak hukum di Sragen yakni Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) mengingatkan kepada kepala sekolah maupun pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) agar berhati-hati. Pasalnya, pengelolaan DAK yang harus dilakukan secara swakelola sangat rentan terjadi penyalahgunaan yang bisa menyeret ke ranah pidana korupsi.

Hal itu dilontarkan perwakilan dari Polres Sragen dan Kejari saat memberikan pengarahan di hadapan 103 kepala sekolah (Kasek) SD dan  SMP penerima DAK tahun 2015, di Badan Diklat Litbang, Rabu (2/9/2015). Tidak hanya Kasek, pengarahan juga diberikan kepada 20 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang berada di 20 kecamatan.

Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Windoyo mengingatkan karena DAK bersumber dari anggaran pemerintah (negara), maka pengelolaannya sebisa mungkin harus mengacu pada aturan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknik) yang sudah digariskan.

Sebab, jika sampai melanggar atau menyimpang, maka bisa menjerumuskan penanggungjawab anggaran utamanya Kasek atau pimpinan SKPD ke ranah pidana korupsi.

Ia menekankan dalam pengelolaan DAK hendaknya mengedepankan 6 asas yakni efisien, efektif, manfaat, kepatutan, akuntabel serta yang terpenting transparansi. Pihaknya juga mengingatkan sudah ada beberapa kasus pengelolaan DAK yang salah dan menyimpang serta akhirnya berujung ke pidana korupsi.

Sementara, Kasie Intel Kejari Sragen, Muhtadi menyampaikan pengerjaan DAK secara swakelola memang rentan terjadi penyimpangan. Beberapa potensi penyimpangan atau korupsinya bisa dari pengadan barang/jasa dan penetapan harga satuan yang direkayasa, volume dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai bestek atau RAB, hingga pemalsuan dokumen.

Kabid Pendidikan Dasar Disdik, Kusmanto menyampaikan dua institusi itu memang diundang untuk memberikan pengarahan bersamaan dengan sosialisasi DAK tahun 2015 yang akan cair pertengahan bulan ini. Adanya pengarahan dari aspek hukum diharapkan bisa menjadi rambu-rambu bagi Kasek maupun pihak terkait agar menjalankan DAK sesuai dengan aturan sehingga tidak timbul masalah utamanya ranah pidana di kemudian hari.

Selain Polres dan Kejari, sosialisasi juga melibatkan Dinas Pendidikan, DPPKAD dan BAppeda terkait pengelolaan, teknis perencanaan dan sisi inventarisasi asetnya.

Untuk DAK tahun ini, jumlah total anggarannya mencapai Rp 12 miliar yang berasal dari Rp 6 miliar murni 2015 dan sisanya dari Silpa 2014.

Dana itu dialokasikan untuk 103 sekolah terdiri 61 SD dan 42 SMP dengan kisaran antara Rp 40 juta hingga Rp 200an juta tiap sekolah. Pencairannya nanti dibagi 3 termin dengan komposisi 40-30-30 dan pengerjaannya dalam tempo 90 hari.

Wardoyo